AyoTau, Palu – Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi legislatif daerah dalam mengawal implementasi program Asta Cita di tingkat lokal.
Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar di Lembah Tidar, Magelang, Sabtu (18/4/2026), dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan yang berlangsung di kompleks Akademi Militer Magelang itu diikuti sebanyak 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sangat bergantung pada integritas dan kepemimpinan di daerah. Ia mengajak para pimpinan DPRD untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara dengan penuh tanggung jawab dan semangat patriotisme.
“Sebagai anak bangsa, sebagai patriot, saya datang ke sini menjumpai saudara-saudara dengan satu pra-anggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” tegasnya.
Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran serta pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran keuangan daerah. Ia meminta pimpinan legislatif memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi arahan tersebut, Rico menegaskan kesiapan DPRD Kota Palu untuk mengedepankan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Kami merasa beruntung mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Ini mempertegas peran kami agar selalu solid dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan program strategis nasional berjalan selaras dengan pembangunan di Kota Palu.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan KPPD turut menghadirkan sejumlah pemateri dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Lemhannas RI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperkuat kapasitas pimpinan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
