AyoTau, Palu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah melaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI terkait Pemeriksaan Kinerja atas Desain Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, Selasa (25/11/2025). Pertemuan ini menjadi tahap finalisasi pemeriksaan sekaligus wadah penguatan komitmen Pemprov Sulteng dalam memastikan pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina. Kegiatan juga dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyusunan dan implementasi kebijakan ketahanan pangan.
Perangkat daerah yang hadir meliputi Bappeda, Dinas Pangan, Dinas TPH, Dinas Cikasda, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, serta Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah. Para perwakilan instansi tersebut memberikan masukan dan klarifikasi sesuai bidang masing-masing untuk memperkuat rekomendasi hasil pemeriksaan.
Dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, hadir Debby Ratman, Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, bersama Mohamad Fajri, Kepala Sub Bidang Akuntansi Manajemen. Keduanya berperan dalam memastikan tata kelola keuangan sektor ketahanan pangan berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Exit Meeting ini menjadi momentum penting untuk merangkum hasil pemeriksaan BPK RI sekaligus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah. Pemprov Sulteng menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan dan memastikan kebijakan ketahanan pangan daerah dapat diterapkan secara efektif, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
