AyoTau, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, membuka Entry Meeting Penilaian Ombudsman RI terhadap pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (21/7/2026).
Dalam sambutannya, Reny menegaskan pelayanan publik menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus meningkatkan kualitas layanan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum hingga sosial.
“Pelayanan publik adalah gambaran bagaimana kita melayani rakyat. Ketika pelayanan di berbagai sektor berjalan baik, masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, penilaian Ombudsman RI harus dimaknai sebagai momentum evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Ia mengingatkan setiap persoalan pelayanan harus segera diselesaikan agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas layanan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengembangkan berbagai inovasi, di antaranya Command Center Berani Samporoa sebagai pusat pengelolaan pengaduan berbasis teknologi dan aplikasi Sehati yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan administrasi kependudukan, layanan sosial, dan BPJS.
Reny juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antarorganisasi perangkat daerah. Menurutnya, pelayanan publik merupakan tanggung jawab bersama yang hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama yang solid.
Selain itu, ia memberi perhatian khusus pada peningkatan pelayanan rumah sakit dengan meminta seluruh fasilitas kesehatan memperkuat standar operasional prosedur (SOP) dan memastikan masyarakat memperoleh layanan yang berkualitas.
“Rumah sakit harus terus meningkatkan standar pelayanan, memperkuat SOP, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” tegasnya. (*)
