AyoTau, Palu — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong percepatan pembentukan badan pengelola Geopark Danau Poso di Kabupaten Poso. Langkah tersebut dinilai menjadi tahapan penting untuk menghidupkan kembali proses menuju status Geopark Nasional.
Dorongan itu disampaikan Anwar Hafid saat menerima audiensi Aliansi Penjaga Danau Poso, aktivis, dan ilmuwan pencinta lingkungan yang dipimpin Prof. Muhammad Nur Sangadji, di ruang kerja Gubernur Sulteng, Kamis (3/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pengembangan Geopark Danau Poso. Salah satu yang dinilai paling mendesak adalah membentuk badan pengelola di Kabupaten Poso.
Anwar Hafid mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan segera mendorong komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso agar proses pembentukan badan pengelola dapat direalisasikan.
“Saya undang Bupati supaya kita bentuk secepatnya tim geopark,” kata Anwar.
Dijelaskan, dasar awal pengembangan geopark sebenarnya telah tersedia. Sebanyak 24 situs telah memiliki surat keputusan (SK). Tahapan berikutnya adalah membentuk badan pengelola yang kemudian ditetapkan melalui SK Bupati Poso.
Badan pengelola tersebut nantinya bertugas menghidupkan dan mengembangkan 24 situs geopark secara terpadu. Apabila dapat berjalan dengan baik selama sekitar satu tahun, proses tersebut diharapkan menjadi pijakan menuju Geopark Nasional.
Upaya pengembangan Geopark Danau Poso sendiri telah melalui proses panjang. Tim ahli disebut telah terlibat sejak 26 Maret 2021.
Karena itu, momentum pertemuan dengan UNESCO di Jakarta dinilai dapat menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali proses yang telah berjalan. Pengalaman UNESCO dalam pengembangan geopark di berbagai daerah dan negara diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah.
Anwar menegaskan dirinya memberikan perhatian terhadap percepatan pengembangan geopark sekaligus perlindungan Danau Poso.
“Insyaallah ini menjadi concern saya. Saya kira kita merealisasikan sehingga mudah-mudahan Danau Poso semakin berjaya ke depan dan juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah menempatkan Danau Poso sebagai bagian dari kepentingan strategis daerah. Danau Poso telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi melalui peraturan daerah dan selanjutnya diusulkan kepada pemerintah pusat menjadi kawasan strategis nasional. (*)
