AyoTau, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi mengakhiri masa transisi darurat menuju pemulihan pascagempa bumi yang melanda Kabupaten Sigi. Meski status transisi telah berakhir, pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus dipercepat hingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat memimpin Rapat Koordinasi Berakhirnya Status Transisi Darurat ke Pemulihan Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (3/8/2026).
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan masa transisi darurat sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Wagub Reny menjelaskan, masa transisi darurat secara resmi berakhir pada 31 Juli 2026. Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan penanganan pada percepatan penyelesaian berbagai program pemulihan yang masih berjalan.
“Hari ini masa transisi kita sudahi per tanggal 31 Juli dan kita kembali ke kondisi normal. Namun, kami tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya di Kabupaten Sigi. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, pemerintah provinsi tetap siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Menurutnya, berakhirnya masa transisi tidak berarti pendampingan pemerintah kepada masyarakat terdampak berhenti. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mengawal pembangunan hunian sementara (huntara) serta berbagai program penanganan dampak bencana hingga tuntas.
“Pemerintah tetap memonitor pembangunan huntara yang masih berlangsung. Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik,” tegasnya.
Wagub Reny menyebut Kabupaten Sigi menjadi wilayah prioritas karena merupakan daerah yang mengalami dampak paling besar akibat gempa bumi pada 16 Juni 2026. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Sigi, BPBD, BNPB, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan.
Ia berharap koordinasi antarlembaga terus diperkuat agar proses rehabilitasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan hunian, pemulihan infrastruktur, hingga pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Asbudiyanto, Kepala BPBD Kabupaten Sigi, perwakilan BNPB Provinsi Sulawesi Tengah, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (*)
