AyoTau, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2026 di Maia Hotel Jakarta, Senin (24/11/2025). Agenda ini menjadi langkah penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pemanfaatan DBH Sawit berjalan tepat sasaran serta mendukung pelayanan dasar di wilayah penghasil.
Rakor menghadirkan tiga narasumber dari kementerian teknis: Winardito dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Ganjar Prihatmoko dari Kementerian Keuangan, Muh. Taufik dari Kementerian PUPR.
Kegiatan turut dihadiri Sekda kabupaten/kota, Kepala BPKAD se-Sulawesi Tengah, Bappeda, Bapenda, serta Kasubbag Manajemen Anggaran BPKAD Sulteng, Farhan Mascatty, yang mewakili Kepala BPKAD Provinsi.
Mewakili Gubernur, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Rohani Mastura, membuka kegiatan sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menyikapi dinamika kebijakan DBH Sawit yang terus berkembang.
“DBH Sawit memegang peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal wilayah penghasil. Perencanaan harus semakin terarah dan berbasis data,” ujar Rohani.
Rakor ini membahas arah kebijakan nasional DBH Sawit tahun 2026 yang menitikberatkan pada efektivitas penyaluran, konsistensi data, serta transparansi pengelolaan anggaran. Selain itu, peserta juga mempelajari evaluasi pelaksanaan DBH sepanjang tahun berjalan sebagai bahan peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola ke depan. (*)
