AyoTau, Palu – Rombongan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut melaksanakan kunjungan kerja dan konsultasi ke Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CIKASDA) Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (12/12/2025). Pertemuan tersebut berlangsung di lantai dua ruang rapat Kantor CIKASDA Sulteng.
Kunjungan kerja ini bertujuan membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan infrastruktur daerah, khususnya kebutuhan pembangunan tanggul pengaman pantai serta penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Banggai Laut.
Rombongan DPRD Banggai Laut dipimpin oleh Ketua Komisi III, Falah Ongke, didampingi Ketua Komisi II, Bakri Muhammad Ja’far, bersama anggota komisi lainnya. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas CIKASDA Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Andi Ruly Djanggola.
Dalam sambutannya, Falah Ongke menegaskan bahwa Kabupaten Banggai Laut dengan 95 persen wilayah berupa perairan masih menghadapi persoalan serius terkait perlindungan wilayah pesisir. Ia menilai pembangunan tanggul pengaman pantai menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi permukiman dan fasilitas umum dari abrasi laut.
Selain itu, Falah juga menyoroti penyertaan modal daerah pada sektor pelayanan air bersih yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Banggai Laut, Bakri Muhammad Ja’far, menyampaikan bahwa sejumlah program pembangunan sebelumnya terpaksa dicoret akibat defisit anggaran. Ia berharap pada tahun 2025, program pembangunan di wilayah Banggai Laut, khususnya di kawasan rawan salinitas seperti Tikung, Taluno, dan Kendek, dapat kembali diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas CIKASDA Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Andi Ruly Djanggola, menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan instruksi langsung dari Gubernur Sulawesi Tengah guna memastikan seluruh usulan pembangunan tetap terarah dan terintegrasi.
Ia juga memaparkan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami pengurangan anggaran signifikan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Andi Ruly memastikan bahwa stok program pembangunan untuk Kabupaten Banggai Laut tetap tercatat dan terus diperjuangkan melalui skema pendanaan APBD Provinsi maupun potensi pembiayaan APBN. (*)
