AyoTau, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto, di Kantor Gubernur, Kamis (19/02/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan penggunaan data statistik sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Anwar Hafid menegaskan sejak awal kepemimpinannya, data menjadi fondasi utama dalam penyusunan program pemerintah daerah.
“Semenjak saya menjabat memang saya selalu mengedepankan soal data. Kita bekerja harus dengan data dan data kita itu adalah statistik dari BPS,” ujarnya.
Ia menekankan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memiliki data yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, pengumpulan data menjadi prioritas utama dalam 100 hari kerja kepala dinas.
“Soal data ini saya wajibkan ke setiap Kepala Dinas, karena kontrak saya dengan Kepala Dinas itu dalam waktu 100 hari kerja itu data saja, tidak usah pikirkan hal lain, yang penting pendataan lengkap,” jelasnya.
Menurutnya, data yang valid sangat penting untuk memastikan program bantuan dan pembangunan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Dengan data akurat, pemerintah dapat lebih mudah menjangkau kebutuhan warga.
“Misalnya data orang miskin, jadi sumber data itu tidak usah jauh-jauh, tinggal ke BPS minta mana semua ini data masyarakat kita,” tuturnya.
Ia juga mencontohkan sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM yang harus memiliki basis data sebelum penyaluran bantuan dilakukan agar kebijakan benar-benar efektif.
“Misalnya Dinas Koperasi, saya minta mana data UMKM kita. Kalau kita salurkan bantuan untuk orang miskin berapa yang bisa kita dapatkan di sebuah daerah itu, begitu,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur menegaskan keberhasilan pembangunan daerah harus diukur melalui indikator resmi seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.
“Ukuran kita itu IPM dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ada rapat dengan bupati, bisa bersama BPS untuk memaparkan mana saja data-data masyarakat kita,” imbuhnya.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPS dalam penyediaan statistik yang akurat dan terpercaya. Dengan basis data yang kuat, kebijakan pembangunan diyakini akan lebih tepat sasaran serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (*)
