oleh

Menteri ATR/BPN Bahas Huntap dengan Wali Kota

Ayotau, Jakarta – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid dan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Longki Djanggola mengikuti rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan lahan Hak Guna Bangunan (HGB) dan eks HGB Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise, di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) RI, Rabu 29 April 2021.

Menteri ATR/BPN RI, Sofyan Djalili yang memimpin rapat tersebut mengatakan, pada prinsipnya, kebutuhan-kebutuhan lahan Hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana sudah terpenuhi, bahkan pemilik HGB telah diundang oleh pihak kementerian ATR/BPN untuk dimintakan sejumlah lahan kebutuhan pembangunan Huntap.

“Sebagian tanah yang diambil akan digunakan untuk keperluan Huntap, sementara sisanya akan dipertimbangkan untuk diperpanjang sesuai dengan rencana tata ruang,” katanya.

Menurut Sofyan, saat ini lokasi Huntap di Kelurahan Tondo dan Talise telah diserahkan seluas 157,1 hektar, namun pembangunan Huntap terhenti diakibatkan masih ada demo masyarakat, yang menyebabkan pihak pemberi pinjaman pembangunan Huntap tidak dapat memberikan bantuannya karena masih terdapat sengketa atau klaim-klaim oleh masyarakat.

Terkait dengan hal itu, Hadianto mengatakan, untuk Huntap III yang berada di Talise terdapat kurang lebih 1.000 KK yang menuntut, dan Pemerintah Kota Palu telah berupaya untuk meredam konflik yang terjadi, agar pembangunan Huntap berjalan sesuai rencana.

Meski begitu, Menteri Sofyan menawarkan solusi kepada Pemerintah Kota Palu, PUPR, dan BNPB untuk menyelesaikan klaim tersebut, dengan pemberian ganti rugi/tali asih kepada masyarakat jika anggaran untuk pengadaan tanahnya tersedia.

“Agar pelaksanaan pembangunan Huntap dapat dipercepat dan tidak ada lagi pengaduan ke Bank Dunia sebagai pemberi pinjaman,” lanjutnya.

Walikota menambahkan, Kawasan HGB merupakan kawasan yang sangat strategis dan menjadi pilihan utama untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu.

“Pemerintah Kota Palu membutuhkan lahan seluas 468 hektar untuk keperluan Huntap, perkantoran, dan sarana prasarana pendukung, termasuk rencana pembagian untuk kepentingan masyarakat dan peruntukan pemegang HGB,” ungkap Wali kota.

Dalam rapat kali ini disepakati beberapa hal antara lain yakni, permohonan Pemerintah Kota Palu untuk memanfaatkan lahan eks HGB untuk keperluan non-Huntap harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh penetapan lokasi pembangunan.

Pengadaan lahan untuk kepentingan non-Huntap tersebut akan dilakukan dengan skema redistribusi lahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan tetap memperhatikan atau menindak tegas oknum masyarakat yang terlibat dalam penghasutan kepada masyarakat.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed