DPRD Sulteng Bawa Persoalan Tapal Batas ke Kemendagri

Ayotau, Palu- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ronald Gulla di hadapan Direktur Topenim dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sugiarto meminta Kemendagri memediasi dan menyelesaikan persoalan tapal batas antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

Pasalnya, sebagian wilayah yang berada di Kabupaten Buol yakni Desa Omu, Kecamatan Paleleh menjadi sengketa karena provinsi Gorontalo mengklaim sebagian dari desa Omu tersebut masuk ke Gorontalo yakni Desa Talinggula, Kecamatan Talinggula, Gorontalo.

“Berdasarkan pemaparan Wakil Bupati Gorontalo, Abdullah Batalipu dan beberapa alat bukti pembayaran pajak, saya yakin daerah yang menjadi sengketa itu berada di wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah,” tutur Ronald, dalam rilisnya yang diterima Ayotau.id, Kamis (29/4).

Ronald Gulla memimpin delegasi DPRD Sulawesi Tengah yaitu Enos Pasua dan Zainal Mahmud Daud bertemu Sugiarto Direktur Topenim dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sementara Pemkab Buol dipimpin Wakil Bupati Buol, Abdullah Batalipu.

Dihadapan Sugiarto, Pemkab Buol memaparkan duduk persoalan terjadinya sengketa tapal batas tersebut.

“Jika melihat data yang dipaparkan oleh Pemkab Buol, kami meyakini daerah tersebut merupakan wilayah Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Mendagri dan historisnya. Apalagi pemkab Buol juga punya bukti penagihan pajak pada tahun 1980-an,” tegasnya.

Karena itu, usai pertemuan di Kemendagri Komisi I akan mengundang Pemkab Buol, Biro Pemerintahan dan Otda, Biro Hukum termasuk akan berkoordinasi dengan gubernur terkait masalah ini.

“Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik sosial masyarakat. Karenanya, masalah perbatasan dengan Gorontalo secepatnya diselesaikan, dengan tetap menjaga hubungan baik dan kebersamaan,” ujar politisi PAN ini.

Ronald juga meminta agar Gorontalo tidak ngotot mengklaim wilayah sengketa tersebut, apalagi Gorontalo merupakan provinsi yang relatif masih baru, apalagi provinsi Sulawesi Tengah mempunyai bukti-bukti pembayar pajak yang mengindikasikan daerah tersebut masuk wilayah administrasi Sulawesi Tengah.

“Harapan DPRD Sulawesi Tengah Mendagri memediasi dan menjaga hak-hak kedua belah pihak secara proporsional dan adil, serta mengeluarkan keputusan dengan SK Mendagri yang baru,” harapnya.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed