oleh

Honorer Pemprov Sulteng Diharap Daftar PPPK

Ayotau, Palu- Pemerintah pusat akan menghapus status pegawai honorer pada  November 2023 mendatang. Terkait hal ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulteng mencatat ada 6.003 orang honorer di bawah naungan Pemprov Sulawesi Tengah.

“Honorer yang paling banyak di RSUD Undata, Dinas Cipta Karya, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng,” ungkap Kepala Bidang Formasi, Pengadaan, Informasi, dan Kepegawaian BKD Provinsi Sulteng, Syarifuddin S.Sos MAP, Selasa 21 Juni 2022.

Syarifuddin mengatakan Pemprov Sulteng berupaya maksimal mencari solusi terbaik atas nasib ribuan honorer tersebut. Saat ini dilakukan pemetaan dengan meminta data-data honorer ke instansi lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.

“Kami sudah mengirim surat ke OPD, dan tanggal 25 ini data sudah harus rampung. Kami harus segera bekerja memetakan data-data honorer,” ujar Syarifuddin.

Pemetaan dilakukan untuk mendata kualifikasi pendidikan dan keahlian masing-masing honorer. Setelahnya, yang memenuhi persyaratan diharap mendaftarkan diri mengikuti seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kita harapkan nanti semua melamar menjadi P3K tahun ini dan tahun depan. Kita sudah menyurat agar ada kelonggaran atau pengecualian dibanding pelamar umum,” ucap Syarifuddin.

Bagi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus saat mengikuti seleksi akan dicari langkah-langkah strategis. Hal ini dimungkinkan sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

“Kemungkinan terburuknya dirumahkan, tapi dalam surat MenPAN disebutkan bisa mengambil langkah-langkah strategis,” jelasnya.

Menurut Syarifuddin, honorer punya peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Bahkan ia menyebut pegawai honorer berada di garis terdepan dalam pelayanan publik di masing-masing instansi pemerintah.

Menunggu penentuan nasib honorer, Syarifudin mengimbau agar tetap bekerja seperti biasa. Yang paling penting pula, diimbau para honorer jangan percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan pengangkatan menjadi P3K atau CPNS.

“Jangan hiraukan yang menjanjikan pengangkatan langsung atau kelulusan. Sekarang menjadi P3K atau CPNS harus melalui seleksi, tidak ada lagi istilah pengangkatan langsung, semua transparansi,” pungkas Syarifuddin. (JT)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.