Dihadapan Bankir, DPRD Minta Hutang Penyintas Dihapus

Ayotau, Palu – Panitia Khusus Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Pansus Padagimo) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengupayakan penghapusan hutang korban bencana gempa bumi, tunasi dan likuefaksi.

Upaya itu dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (11/01/2020) dengan menghadirkan seluruh perbankan di ruang sidang utama DPRD Sulteng.

Pansus sendiri telah bekerja selama setahun, dengan tugas utama memediasi hak-hak penyintas bencana, juga meminta perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana.

Ketua Pansus Padagimo, Budi Luhur menyebut, kredit korban bencana di perbankan ternyata masih menjadi permasalahan mendasar para korban, baik yang kehilangan rumah maupun kreditur yang menjamin rumahnya masih terus ditagih perbankan.

Studi banding ke Jogjakarta turut akan dilakukan untuk melihat proses penghapusan hutang korban bencana yang pernah terjadi di sana.

“Siapa tau kita bisa mendorong melalui Perpu soal ini. Contohnya terjadi di Aceh,”ujarnya.

Sebab, bencana di Padagimo Sulteng memang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Padahal bencana Sulteng lebih parah dari bencana yang pernah ada di Indonesia. Karena setelah gempa diikuti tsunami dan likuefaksi.

“Anehnya oleh pemerintah pusat bencana Sulteng ini hanya ditetapkan bencana daerah,” jelasnya.
Keluhan soal penagihan kredit perbankan atas jaminan rumah meski tidak lagi memiliki fisik, diakuinya masih seringkali diterima.

“Dari Petobo misalnya, sudah ada yang tidak punya jaminan lagi. Jaminan yang wujudnya sudah tidak ada,” tambahnya.

Suryanto, dalam kesempatan ini meminta pihak perbankan harus prihatin dengan kondisi itu. Ia berharap pihak bank bisa lebih arif, bijaksana dan bermurah hati menyikapi masalah yang dihadapi penyintas tersebut.

“Walaupun ada keperdataan dipersoalan ini,” katanya.

Menurut Suryanto, mediasi permasalah hutang penyintas ini datang dari kalangan menengah kebawah. Yang namanya masih tetap tercatat sebagai orang yang wajib membayar kewajiban di perbankan.

Catatan hitam perbankan turut menjadi ancaman bagi warga yang tidak mampu melunasi hutang mereka.

“Mereka menjadi catatan hitam. Lalu tidak bisa lagi diberi pinjaman. Ini bisa selesai kecuali ada pemutihan hutang. Harapan kita ke perbankan memberi gambaran soal ini,” harapnya.

Sementara itu, Soni Tandra mengaku belum mengetahui gambaran atau sikap pemerintah dan kebijakan soal bencana ini. Utamanya soal perlakuan nasabah yang menjaminkan rumahnya ke perbankan.

Perbankan menurutnya diharap perlu juga pertimbangkan dampak bencana alam. Terlebih saat ini kemungkinan penyintas kreditur boleh jadi terdampak lagi bencana non alam Covid 19. Iapun menanyakan soal aturan penalti yang diterapkan perbankan ketika seorang kreditur ingin melunasi hutang lebih awal.

“Penalti pelunasan yang lebih besar dari bunga. Harusnya bunganya sudah jadi ringan.Kenapa orang harus dipaksa lebih lama berkredit,” tanya Soni Tandra.

Selanjutnya Hidayat Pakamundi yang mengutarakan bahwa Pansus ingin mendorong lahirnya sebuah rekomendasi agar perbankan bisa melakukan hapus buku dan hapus tagih bagi nasabah yang terdampak bencana.

“Seperti di Aceh. Begitu banyak kebijakan yang dilahirkan untuk mengurangi beban para korban bencana,” pungkasnya.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed