AyoTau, Palu — Peran 11 wakil rakyat Sulawesi Tengah di Senayan dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor mineral dan batubara (minerba) serta keadilan fiskal daerah mulai dipertanyakan.
Kritik tersebut disampaikan Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng, Randir Lestari Takraw, bersama sejumlah aktivis masyarakat adat Sulteng dalam pernyataan publik, Sabtu (16/8/2026).
Randir mempertanyakan belum terlihatnya suara kolektif tujuh anggota DPR RI dan empat anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah periode 2024–2029 dalam isu DBH minerba.
Menurutnya, perjuangan mengenai pembagian DBH selama ini lebih banyak terdengar dari pemerintah daerah, sementara keterlibatan wakil rakyat Sulteng di tingkat pusat dinilai belum terlihat secara terbuka.
“Di mana suara anggota DPR dan DPD yang ada di Jakarta tentang DBH? Jangan cuma Gubernur sendiri yang menyuarakan. Kalian di mana saudara-saudaraku? Mana suara kalian?”
Sulteng Daerah Penghasil Minerba
Sorotan tersebut muncul karena Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel yang besar.
Menurut Randir, kondisi tersebut semestinya diikuti dengan skema pembagian hasil sumber daya alam yang memberikan manfaat lebih adil bagi daerah penghasil.
Ia menilai 11 wakil rakyat Sulteng memiliki ruang politik yang cukup untuk menyampaikan kepentingan daerah melalui parlemen, kementerian terkait, maupun forum pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
“Ini bukan soal minta-minta. Ini soal hak. Tanah kita digali, laut kita dikorbankan, tapi saat bicara DBH dan keadilan fiskal, wakil kita di Jakarta ke mana?” tegasnya.
Jangan Kalahkan Kepentingan Daerah
Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng juga mengingatkan agar kepentingan politik partai tidak mengalahkan kepentingan daerah.
Sebelas wakil rakyat tersebut berasal dari berbagai partai politik. Namun, ketika menyangkut DBH dan masa depan fiskal Sulawesi Tengah, mereka dinilai memiliki kepentingan yang sama sebagai representasi masyarakat Sulteng.
Publik, kata Randir, tidak hanya membutuhkan kehadiran administratif para wakil rakyat, tetapi juga sikap politik dan bukti konkret perjuangan.
Ia meminta 11 wakil rakyat tersebut menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang telah dilakukan untuk memperjuangkan DBH minerba bagi Sulawesi Tengah.
Gubernur Lebih Dulu Bersuara
Sorotan terhadap wakil rakyat di Senayan juga tidak terlepas dari sikap Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang sebelumnya telah menyuarakan pentingnya pembagian DBH yang lebih adil bagi daerah.
Anwar menegaskan, kekayaan sumber daya alam yang berasal dari bumi Sulawesi Tengah semestinya memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Menurut pandangan tersebut, daerah penghasil tidak semestinya hanya menerima dampak aktivitas pertambangan, termasuk tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur, sementara manfaat ekonomi yang lebih besar dinikmati di luar daerah.
Karena itu, Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng meminta para wakil rakyat di pusat mengambil bagian lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan fiskal daerah.
Randir juga mengingatkan masyarakat untuk menjadikan kinerja para wakil rakyat sebagai bahan evaluasi pada Pemilu mendatang.
“Jadi untuk masyarakat Sulawesi Tengah ke depan jangan salah pilih wakil-wakil kita ke Senayan.” (*)
