AyoTau, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan publik dan pembangunan daerah agar tercipta keadilan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Pogombo, Kota Palu, Senin (1/6). Pada kesempatan itu, Gubernur membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.
“Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” ujar Anwar Hafid.
Menurutnya, pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembangunan di Sulawesi Tengah.
Selain mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, pemerintah daerah juga diminta memperkuat toleransi, menjaga kerukunan sosial, serta menanamkan karakter Pancasila kepada generasi muda. Keberagaman, lanjutnya, harus menjadi modal utama dalam memperkuat persatuan dan mendorong kemajuan daerah.
“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas, kuat dalam semangat persatuan, dan menjadikan nilai kemanusiaan sebagai pijakan bersama,” katanya.
Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga memiliki kontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan global.
“Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” tegasnya.
Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, jajaran Forkopimda, Sekretaris Provinsi Novalina, para pejabat lingkup Pemprov Sulteng, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus Pramuka, serta berbagai mitra pemerintah daerah. (*)
