AyoTau, Palu – Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CIKASDA) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Sidang Pleno Komisi Irigasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 pada 9–10 Desember 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Nagana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah.
Sidang pleno ini menjadi forum strategis dalam rangka sinkronisasi pengelolaan jaringan irigasi lintas instansi, guna memperkuat keberlanjutan sistem irigasi dan mendukung ketahanan pangan daerah.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Christina Shandra Tobondo. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas data, identifikasi persoalan di lapangan, serta pemenuhan komponen penilaian melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Irigasi (SIPURI). Ia juga mengingatkan agar rekomendasi hasil sidang sebelumnya dapat ditindaklanjuti secara konsisten demi peningkatan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dan produktivitas pertanian.
Sementara itu, Kepala Dinas CIKASDA Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Andi Ruly Djanggola, menyoroti masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan. Menurutnya, optimalisasi sistem irigasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Ia mendorong adanya penetapan daerah irigasi yang jelas dan terukur agar data kinerja irigasi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sidang pleno ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait, di antaranya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli.
Dari hasil pembahasan, komisi menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Salah satunya terkait perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dinilai semakin terancam akibat aktivitas pertambangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada kerusakan jaringan irigasi. Komisi juga mencatat adanya penurunan fungsi pada beberapa daerah irigasi, seperti Daerah Irigasi Siuna, Hek, Bela, dan Bunta.
Komisi Irigasi merekomendasikan penegakan hukum terhadap pelanggaran LP2B serta peningkatan edukasi kepada petani guna menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif. Dalam pengelolaan sumber daya air, sidang juga mendorong penyusunan neraca tata tanam berbasis data BMKG dan analisis hidrologi, serta penguatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 melalui optimalisasi aplikasi SIPURI dan sinkronisasi data lintas sektor.
Selain itu, Program Padat Karya PADUNGKU mendapat apresiasi karena dinilai efektif membuka lapangan kerja bagi masyarakat miskin ekstrem melalui kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. Komisi mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mereplikasi program tersebut di wilayah masing-masing.
Sidang Pleno Komisi Irigasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ditutup oleh Ketua Sidang, Susi Andayani,ditandai dengan penandatanganan berita acara hasil sidang yang akan menjadi bahan rekomendasi Komisi Irigasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah, pengelola irigasi, dan petani, sekaligus menjadi kunci peningkatan IKSI serta keberlanjutan sistem irigasi di Sulawesi Tengah.(*)
