AyoTau, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan penanganan masyarakat terdampak gempa bumi akan terus dilakukan meski masa tanggap darurat telah berakhir. Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (2/7/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan pascagempa yang melanda Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong pada 16 Juni 2026, mulai dari evaluasi masa tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, percepatan pendataan kerusakan hingga strategi rehabilitasi bagi masyarakat terdampak.
Anwar Hafid menekankan bahwa perubahan status dari tanggap darurat ke masa transisi hanya merupakan mekanisme administratif dan tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apa pun statusnya. Mau status tanggap darurat, transisi, atau status lainnya, itu sesungguhnya hanya istilah administratif. Yang paling penting, penanganan terhadap masyarakat tidak boleh menurun. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” tegasnya.
Menurut gubernur, ketersediaan data yang akurat menjadi kunci utama dalam menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, seluruh instansi terkait diminta memastikan pendataan kerusakan rumah dan kebutuhan masyarakat telah diverifikasi secara menyeluruh.
“Persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan apakah data yang kita miliki sudah lengkap dan valid, termasuk tingkat kerusakan rumah masyarakat. Karena ketika kita masuk tahap pemulihan, semuanya akan bergantung pada data yang akurat,” ujarnya.
Selain pendataan, Anwar Hafid menegaskan pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi kebutuhan paling mendesak, khususnya bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Huntara yang dimaksud berupa bangunan semi permanen yang layak huni hingga pembangunan rumah tetap selesai.
“Tentu yang paling mendesak sekarang adalah hunian sementara. Bukan lagi tenda, tetapi huntara semi permanen yang bisa digunakan masyarakat dalam waktu cukup panjang. Jangan sampai bantuan pembangunan berhenti di tengah jalan karena hal itu dapat memicu keresahan masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 4.210 rumah terdampak gempa di Sulawesi Tengah. Rinciannya, 4.012 unit berada di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.551 rumah mengalami kerusakan ringan, 1.195 rumah rusak sedang, dan 266 rumah mengalami rusak berat.
Sementara itu, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae mengatakan pemerintah daerah tetap melanjutkan seluruh pekerjaan penanganan bencana meski telah memasuki masa transisi menuju pemulihan.
Ia menyebut gempa bumi mengakibatkan tiga orang meninggal dunia di Kabupaten Sigi, sementara 266 rumah rusak berat menjadi prioritas pembangunan hunian sementara. Pemerintah daerah juga telah membuka kembali akses jalan menuju Lembah Tongoa dan terus memperbaiki layanan distribusi air bersih di wilayah terdampak.
“Kami memang sudah masuk masa transisi, tetapi seluruh pekerjaan yang belum selesai saat masa tanggap darurat tetap kami lanjutkan. Fokus kami sekarang adalah percepatan pemulihan agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal,” ujarnya. (*)
