AyoTau, Bali – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Arnila Hi. Moh. Ali, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bali, Senin (29/6/2026).
Rakernas II ADPSI dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti Ketua serta Wakil Ketua DPRD Provinsi dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan pembangunan.
Mengusung semangat kolaborasi dan penguatan kelembagaan, Rakernas membahas berbagai isu strategis, mulai dari optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam mendukung percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Arnila Hi. Moh. Ali, menilai forum ADPSI memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antarlembaga legislatif daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
“Rakernas ADPSI bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi menjadi wadah strategis untuk menyatukan gagasan, memperkuat sinergi, serta merumuskan rekomendasi yang mampu menjawab kebutuhan daerah. Kolaborasi yang kuat antara DPRD provinsi akan melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia,” ujar Arnila.
Menurutnya, dinamika pembangunan yang terus berkembang menuntut DPRD semakin adaptif dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Karena itu, pertukaran pengalaman, inovasi kebijakan, dan praktik terbaik antarprovinsi menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Keikutsertaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rakernas II ADPSI juga menjadi wujud komitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya guna mendukung implementasi program prioritas nasional tanpa mengesampingkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Melalui forum tersebut diharapkan lahir rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan sekaligus memperkuat posisi DPRD sebagai lembaga representatif yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan nasional. (*)
