AYOTAU, MOROWALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali mulai memperketat pengawasan kawasan hutan. Siapa pun yang nekat memasuki, membuka, atau mengklaim lahan di kawasan hutan tanpa alas hak dan legalitas yang sah dipastikan tidak akan mendapat pengakuan.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kelestarian hutan di tengah derasnya arus investasi dan aktivitas industri pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Pemkab Morowali menegaskan, investasi tetap didukung, tetapi tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat maupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait tata ruang dan kawasan kehutanan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Morowali, Yusman Mahbub, menegaskan bahwa pembangunan dan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan kepentingan masyarakat serta kepatuhan terhadap kewenangan negara.
Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang merasa berhak menguasai seluruh lahan tanpa memperhatikan status dan aturan hukum yang berlaku.
“Kita mendukung seluruh investasi, di sisi lain juga harus kita mempertimbangkan hak-hak rakyat supaya seimbang. Kita ini bernegara, harus tahu mana batas kita dan mana batas kewenangan pemerintah, sehingga tidak ada lagi anggapan seolah-olah ini kita punya semua,” tegas Yusman.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) bersama PT Vale Indonesia Tbk di Morowali, Jumat (6/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Yusman mengingatkan bahwa kawasan hutan lindung merupakan wilayah yang berada dalam perlindungan negara. Karena itu, tidak seorang pun dibenarkan memasuki ataupun membuka lahan baru secara ilegal di kawasan tersebut.
Ia menyebut, ketentuan kehutanan telah dikoordinasikan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Hukum, hingga para kepala desa.
“Aturan kehutanan itu jelas, hutan lindung tidak boleh dimasuki oleh siapa pun. Itu keputusan negara. Sumber daya mineral yang besar di Sulawesi Tengah ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita kelola dengan baik, karena kalau tidak dikelola dengan baik, suatu waktu justru akan menjadi mudarat bagi masyarakat Morowali sendiri,” ujarnya.
Untuk mencegah munculnya klaim baru dan praktik penyerobotan lahan, Pemkab Morowali bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan pemegang izin operasional telah menetapkan 7 September 2026 sebagai Tanggal Batas Pengakuan (Cut-off Date).
Ketentuan ini diberlakukan secara ketat, termasuk pada kawasan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasional Blok-3 Bahodopi dengan luas mencapai 1.878,48 hektare.
Penetapan tersebut didasarkan pada bukti autentik berupa rekaman foto udara September 2026 serta pendataan langsung di lapangan berdasarkan SK Tim Terpadu Nomor 500.4.6.6/11/DISHUT.
Artinya, aktivitas pembukaan lahan baru setelah tanggal batas tersebut tidak akan diakui dalam mekanisme penyelesaian dan dapat dikenai penindakan sesuai ketentuan hukum kehutanan.
Warga yang Memiliki Hak Tetap Mendapat Perlindungan
Meski memperketat pengawasan, Pemkab Morowali memastikan penataan kawasan hutan tidak dilakukan dengan mengabaikan masyarakat yang sebelumnya telah mengelola lahan secara sah.
Warga penggarap yang aktivitasnya telah terverifikasi sebelum 7 September 2026 tetap memiliki kesempatan memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Bentuk penyelesaian tersebut mencakup penggantian hasil panen kebun, biaya penggantian tanaman atau modal usaha baru, hingga program pemulihan mata pencaharian berkelanjutan.
Besaran dan mekanismenya mengacu pada standar nilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan kawasan hutan diarahkan pada mekanisme yang memiliki dasar hukum dan tidak melalui praktik jual beli lahan hutan yang bertentangan dengan aturan.
Pemkab Morowali juga berencana memperluas pola penataan dan pengawasan kawasan hutan ke kawasan industri serta wilayah lingkar tambang lainnya.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pertumbuhan investasi di Morowali tidak memicu persoalan baru terkait penguasaan lahan, kerusakan lingkungan, maupun konflik kepentingan dengan masyarakat.
Yusman menegaskan, pola penataan yang diterapkan di kawasan lingkar tambang PT Vale tidak akan berhenti di satu wilayah saja, tetapi menjadi pendekatan yang akan disampaikan dan diterapkan di daerah lain di Kabupaten Morowali.
“Pendekatan penataan yang baik ini tidak hanya berlaku di lingkar tambang PT Vale, tetapi juga akan kita sampaikan dan terapkan di daerah-daerah lain di wilayah Morowali agar pembangunan berjalan dalam koridor yang benar,” pungkasnya.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Morowali ingin memastikan bahwa investasi, perlindungan hak masyarakat, dan kelestarian kawasan hutan dapat berjalan beriringan. Pesannya jelas: pembangunan tetap berjalan, tetapi aturan hukum dan batas kawasan hutan tidak boleh dilanggar. (**)
