oleh

Pansus II Bawa 3 Ranperda ke Kemendagri

Ayotau, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masing-masing Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Raperda tengkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stanting serta Ranperda tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengkonsultasikan tiga buagh Raperda tersebut.

Rombongan DPRD Sulawesi Tengah yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Arus Abdul Karim dan Ketua Pansus II Dr Alimuddin Paada, Diterima Kasub Direktorat Wilayah III dan Direktorat Produk Hukum Daerah, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Ramandhika Surymansa, Kamis 7 Oktober 2021.

Di hadapan Pansus II, menyampaikan dalam rangka pembentukan Raperda Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, harus berpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

“Karena pembentukan raperda bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup, sehingga penyusunan materi muatan dalam raperda tersebut dapat mengatur pelaksanaan TJSLP, program TJSLP, penghargaan, dan penyelesaian sengketa,” Ramandhika.

Namun lanjutnya, pasal yang mengatur terkait pengajuan usulan program TJSLP kepada perusahaan oleh pemerintah kabupaten/kota, disarankan untuk pengajuan program dilakukan melalui forum pelaksanaan TJSLP, agar tertib dalam administrasi dan transparansi.

Sedangkan Raperda tentang Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Stanting, dapat merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Begitupun PP Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Stanting telah dibagi dengan jelas kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

“Dalam penyusunan Raperda ini, perlu ditambahkan unsur yuridis sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” terangnya.

Sementara terkait Raperda tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, secara prinsip telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sehingga mewujudkan masyarakat adil dan Makmur.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.