AyoTau, Palu – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menegaskan pentingnya evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar penyusunan langkah strategis pada semester kedua Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan agenda Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Palu, Selasa (4/8/2026).
Rapat paripurna dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Mohammad Arus Abdul Karim mengatakan, rapat paripurna tersebut bukan sekadar memenuhi ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah, melainkan menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan selama enam bulan pertama tahun anggaran.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan agar seluruh program yang dibiayai APBD berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi terhadap realisasi APBD menjadi pijakan penting dalam menentukan langkah-langkah strategis pada semester kedua. Dengan demikian, setiap program prioritas daerah dapat diselesaikan secara optimal sehingga target pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan laporan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah hingga semester pertama Tahun Anggaran 2026, sekaligus memaparkan prognosis enam bulan berikutnya sebagai proyeksi kemampuan fiskal daerah hingga akhir tahun.
Ketua DPRD menilai laporan tersebut menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas kebijakan pemerintah daerah sekaligus menjadi dasar penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengajak legislatif dan eksekutif terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(*)
