AyoTau, Palu- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menggelar Lokakarya Penyusunan Roadmap Pembangunan Kebudayaan di Sulawesi Tengah, Kamis-Sabtu, 1-3 Desember 2022.
Kegiatan mengusung tema “Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Sulawesi Tengah Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan”. Kepala bidang kebudayaan Disdikbud Provinsi Sulawesi Tengah, Rahmad Ansyari, mengatakan kegiatan bertujuan menyusun pedoman pembangunan kebudayaan Sulawesi Tengah untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran kebudayaan yang ada di Sulawesi Tengah.
‘Kemudian untuk mempercepat pembangunan kebudayaan di Sulawesi Tengah agar bisa terwujud dengan baik,” ucapnya.
Lokakarya menghadirkan narasumber perwakilan Dirjen Kebudayaan, Bupati Poso, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Direktur PT Poso Energi dan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.
Adapun peserta yaitu Kepala Dinas Kebudayaan atau kepala bidang yang membidangi kebudayaan se-kabupaten/kota, ketua adat kabupaten/kota, ketua lembaga seni kabupaten/kota, ketua pengurus daerah aliansi masyarakat nusantara aman se-kabupaten/kota, akademisi yang mewakili antropolog, sosiopolog dan sejarah dan pegiat pelaku seni budaya serta pemerhati seni budaya.
Gubernur Sulawesi Tengah dalam sambutannya yang disampakan Kepala Biro Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat Setdaprov Sulteng, Awaludin, mengatakan penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 19 etnis asli dan etnis lainnya yang telah mendalami wilayah Sulawesi Tengah sehingga menjadikan semakin banyaknya ragam budaya. Hal ini disebut bisa menjadi potensi PAD (pendapatan asli daerah).
“Melalui pengelolaan potensi unsur kebudayaan, dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli (PAD) daerah,” umgkap dia.
Pengembangan dan pemanfaatan kawasan megalitik yang ada di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi merupakan upaya dinamis untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.
“Sekaligus dapat menjadi tinggalan budaya yang memiliki potensi untuk dinominasikan sebagai warisan budaya dunia,” ujarnya.
Dikatakan, peran pemerintah sebagai fasilitator perlu dioptimalkan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya agar memberikan dampak dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menghasilkan ide-ide maupun rumusan isu strategis yang bermanfaat bagi pengembangan kebudayaan dan pembangunan kebbudayaan di daerah,” tandas Awaludin. (JT)
Komentar