oleh

Disdikbud Sulteng Harap Perda BLUD SMK Segera Terbit

Ayotau, Palu- Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati Vidiana mengungkapkan, belum lama ini dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di DPRD Sulteng membahas tentang naskah akademik Ranperda Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK.

“Alhamdulillah kami mampu meyakinkan anggota DPRD, terkait dengan pentingnya BLUD SMK ini diterbitkan, dan kemarin telah dilakukan uji publik Ranperda tata kelola BLUD SMK, alhamdulillah dalam penyelenggaraan naskah akademik itu kami patut berterimakasih kepada anggota DPRD khususnya komisi IV yang telah menginisiasi, sehingga pelaksanaan Rapendar tersebut berjalan dengan baik,” kata Yudiawati, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Yudiawati mengungkapkan, hal ini tentunya sebuah karya besar di SMK, karena mampu dihadirkan peraturan daerah yang memang sangat dibutuhkan oleh SMK.

“Dengan adanya Teaching Factory (TEFA), pratik kerja yang ada di sekolah itu menyerupai dengan praktik kerja yang ada di industri, maka secara otomatis jasa dan barang harus dihasilkan dari ruang produksi itu. Sekarang mau diapakan hasil produksi itu jika tidak dipasarkan, dan tidak menjadi uang. Pada saat menjadi uang itulah yang merepotkan sekolah, payung hukum terkait dengan itu tidak ada, karena uang itu seharusnya di setor ke kas negara, jika dana itu tidak digunakan maka pasti sekolah itu akan terkena hukum, karena mengunakan alat negara untuk berproduksi,” jelasnya.

Olehnya itu, kata Yudiawati, lahirnya peraturan daerah tentang BLUD SMK ini, menjadi sebuah keharusan untuk diterbitkan dalam rangka melindungi sekolah dalam melakukan aktivitas produksi.

“Semoga dengan adanya BLUD SMK dapat meningkatkan daya produksi sekolah, kemudian para siswa sudah melakukan produksi atau pratik yang lebih baik, sehingga kompetensinya secara otomatis bisa lebih meningkat, bahkan sekolah tentunya bisa lebih kuat dan mandiri, karena adanya hasil produksi tersebut,” ungkapnya.

Rencananya kata Yudiawati, ada 12 SMK yang didorong untuk dapat mengelola BLUD tersebut, namun nama-nama sekolahnya belum bisa dirilis, karena tentunya ada kriteria salah satunya adalah SMK itu harus berstatus negeri, kemudian terakreditasi minimal B, serta memiliki ruang produksi atau memiliki TEFA yang menghasilkan barang dan jasa.

“Misalnya di SMKN 1 Palu secara otomatis dapat mengelola BLUD, karena sudah memiliki Hotel, kemudian ada Tata Boga, Tata Busana, dan lainya. Semoga kedepanya bisa bertahan seperti itu,” katanya.

Menurut Yudiawati, meskipun SMK itu berstatus BLUD, tetapi APBD dan APBN tidak berhenti. Karena pasti di tahun pertama belum bisa langsung mandiri, karena masih perlu dibantu sampai sekolah itu stabil.

“Dalam Perda itu telah diatur, bahkan ada sistem remunerasi semuanya diatur, olehnya itu kami sangat berterimakasih kepada Ketua DPRD Sulteng, dan seluruh anggota komisi IV yang sudah menginisiasi lahirnya Ranperda tersebut. Kami berharap Perda SMK BLUD itu lahirnya tidak lama-lama, karena uji publiknya sudah, berarti sekarang ini sudah dalam tahap revisi, kemudian kami akan serahkan untuk dibahas, jadi proses hingga akhir tahun, dan awal tahun itu sudah pembaha san,” pungkasnya. (AH)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.