AyoTau, Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menggelar Buka Puasa Nambaso di halaman Kantor Gubernur, Kota Palu, pada 6 Maret 2026. Kegiatan ini akan melibatkan ribuan pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat umum, serta pelaku UMKM.
Rapat persiapan dipimpin langsung Gubernur Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Provinsi Novalina.
Gubernur menegaskan, Buka Puasa Nambaso tidak sekadar agenda buka puasa bersama, melainkan momentum kolaboratif yang mengintegrasikan edukasi, pencegahan narkoba, pemberdayaan UMKM, serta penguatan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan akan diawali dengan penyuluhan bahaya narkoba yang melibatkan jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Sedikitnya 5.000 siswa SMK dari sekitar 57 sekolah dijadwalkan mengikuti sesi edukatif tersebut.
Selain pelajar, sekitar 3.000 ASN lingkup Pemprov Sulteng turut dilibatkan bersama masyarakat dari berbagai latar belakang.
“Ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga edukasi dan pembinaan generasi muda agar terhindar dari narkoba,” tegas Gubernur.
Pelaksanaan kegiatan juga menggandeng Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor.
Dalam upaya mendorong perekonomian lokal, Pemprov Sulteng memberdayakan UMKM Kota Palu dengan menata gerobak sepanjang Jalan Sam Ratulangi yang akan ditutup sementara saat acara berlangsung. Setiap gerobak diwajibkan menyiapkan minimal 100 porsi makanan untuk dibagikan gratis kepada masyarakat.
“Masyarakat bebas memilih menu yang disukai. Ini juga bentuk keberpihakan kita pada UMKM lokal,” ujar Anwar Hafid.
Untuk pembatal puasa, panitia menyiapkan air minum dan kurma, sementara makanan utama disediakan oleh UMKM dan para donatur. Sholat Maghrib berjamaah akan dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur dengan fasilitas terpal, tempat wudhu, serta dukungan armada pemadam kebakaran dan mobil tangki air guna memastikan kenyamanan jamaah.
Kegiatan ini bersifat inklusif dan terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Wakil Gubernur Reny Lamadjido ditunjuk sebagai Ketua Panitia, dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan berperan aktif sesuai tugas masing-masing. (*)
