AyoTau, Palu – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat internal yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt. Kepala BPKAD, Dr. Rudi Dewanto, Senin (17/11/2025) di ruang rapat BPKAD. Rapat turut dihadiri seluruh pejabat struktural, fungsional, serta para kepala bidang lingkup BPKAD.
Dalam arahannya, Rudi Dewanto menyampaikan bahwa alokasi anggaran tahun 2026 mengalami penyesuaian sehingga setiap bidang perlu merumuskan langkah strategis agar program, pelayanan, dan operasional tetap berjalan optimal. Ia menegaskan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran dan memastikan seluruh kegiatan menyesuaikan plafon yang telah ditentukan.
Rapat juga menyoroti percepatan penyelesaian input kegiatan yang masih tertunda. Beberapa pos belanja rutin menjadi perhatian khusus, di antaranya listrik, cleaning service, pemeliharaan kendaraan roda empat, alat tulis kantor, serta alokasi untuk pegawai harian lepas dan tenaga IT di masing-masing bidang.
Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPKAD meminta seluruh bidang mengevaluasi kembali usulan belanja dan memastikan hanya kebutuhan yang benar-benar prioritas yang dianggarkan. Ia menekankan bahwa setiap belanja harus berdampak langsung pada kelancaran operasional dan pelayanan perangkat daerah.
Seiring adanya penyesuaian anggaran, rapat turut mengkaji berbagai opsi efisiensi, seperti pengurangan beban daya listrik, pembatasan honorarium, pengetatan belanja non-prioritas, serta pengaturan jadwal pegawai sesuai kebutuhan unit kerja.
Untuk memperkuat penerapan langkah-langkah efisiensi tersebut, disepakati pembentukan Tim Evaluasi yang bertugas melakukan survei lapangan guna mengidentifikasi peluang penghematan serta memastikan rekomendasi dapat diterapkan secara tepat sasaran. Tim ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh terkait kebutuhan anggaran pada setiap bidang.
Rapat ditutup dengan penekanan akan pentingnya sinkronisasi dan penyamaan persepsi antarbidang dalam menyusun strategi penganggaran tahun 2026. Dengan koordinasi yang solid dan kebijakan efisiensi yang berkelanjutan, BPKAD optimis mampu menjaga efektivitas pengelolaan keuangan daerah meskipun menghadapi keterbatasan alokasi anggaran. (*)
