Batang Tubuh APBD Harus Sinkron dengan LKPD

Ayotau, Palu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Barat Moh Hatta Kaing, memimpin rombongan anggota DPRD Sulawesi Barat berkunjung ke DPRD Sulawesi Tengah untuk berkonsultasi terkait mekanisme terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2020.

Pengakuan Hatta Kaing kepada Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Arus Abdul Karim dimana Sulawesi Barat sebentar lagi akan membahas LKPD tahun 2020, karena perlu masukan dari daerah lain, apalagi Sulawesi Tengah selama delapan tahun berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Merespon hal itu, Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun saat mendampingi Arus Abdul Karim mengatakan, dalam membahas LKPD antara batang tubuh APBD harus sinkron dengan LKPD untuk menghindari temuan, termasuk jangan sampai ada anggaran yang diduplikasi.

“Makanya semuanya harus ada pembicaraan awal,” ujar politisi asal Golkar ini.

Yus sapaan akrabnya juga menjelaskan beberapa hal terkait upaya meningkatkan APBD. Sulawesi Tengah sendiri penyumbang PAD masih dari sektor pertambangan, perikanan, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor). Bahkan pajak air permukaan telah menyumbang sekitar Rp10 miliar dari PT Poso Energi.

Sedangkan menyangkut pokir lanjut Yus lagi, harus dimulai dari kesepakatan awal dengan Bappeda, BPKAD dan Gubernur atau Sekprov sebelum masuk dalam pembahasan. Ini akan membuat pembahasannya lebih cepat dan menyelaraskan dengan aspirasi anggota DPRD.

Selain Moh Hatta Kaing, Anggota DPRD Sulawesi Barat yang hadir diantaranya H Moh Saiful Tandra, H Darwin Jusung, Rayu dan H Ambo Intang serta sejumlah staf sekretariat.(win)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed