AyoTau, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Kota Palu, Senin (27/4/2026). Forum strategis ini menjadi wadah penyelarasan arah pembangunan daerah dengan prioritas nasional serta kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Musrenbang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, kepala perangkat daerah, bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, instansi vertikal, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pembangunan Sulawesi Tengah tahun 2027 akan berfokus pada tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Mobilitas Investasi, Produktivitas dan Kualitas SDM.” Tema tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor unggulan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah, Arfan, melaporkan bahwa total usulan pembangunan yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mencapai 7.392 usulan. Usulan tersebut mencakup sektor ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur.
Selain itu, terdapat 164 kegiatan prioritas yang merupakan hasil pembahasan Rakortekrenbang dan forum perangkat daerah. Seluruh kegiatan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut dalam penyusunan program pembangunan tahun 2027.
Musrenbang RKPD 2027 juga menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Wakil Menteri Kesehatan. Kehadiran para narasumber tersebut bertujuan memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan infrastruktur dan daya saing daerah.(*)
