AyoTau Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis meraih penghargaan nasional dalam kategori kinerja penurunan tingkat pengangguran terbuka. Optimisme ini menguat saat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, mengikuti Zoom Meeting Validasi Lapangan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Ruang Polibu, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dalam proses penilaian kinerja daerah yang diibaratkan sebagai “ujian” untuk mengukur efektivitas berbagai program dan kebijakan Pemprov Sulteng dalam menekan angka pengangguran.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan kesiapan seluruh perangkat daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dalam menghadapi proses validasi. Ia memastikan bahwa data dukung telah disiapkan secara komprehensif, mulai dari jumlah tenaga kerja terserap, kebijakan daerah, hingga regulasi seperti peraturan gubernur sebagai landasan program.
“Kami siap diuji. Ini bagian dari proses untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berdampak. Data yang kami siapkan lengkap dan terukur,” tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh peserta agar aktif dan terbuka dalam menjawab pertanyaan tim penilai, sehingga mampu memberikan gambaran utuh mengenai capaian penurunan pengangguran di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R. P. Tendean, memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menilai program inovatif “9 Berani” sebagai langkah progresif dan terukur dalam mendorong pembangunan daerah.
“Saya mengikuti perkembangan Sulawesi Tengah dan melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Program ‘9 Berani’ ini luar biasa dan menjadi salah satu kekuatan dalam penilaian,” ujarnya.
Saat ini, Sulawesi Tengah masuk dalam nominasi bersama dua provinsi lain di kawasan Sulawesi, yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
Proses penilaian dilakukan secara ketat melalui 12 tahapan dengan melibatkan tim terpadu dari berbagai unsur, termasuk Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, serta media. Tahapan berikutnya adalah pleno tingkat pusat yang akan berujung pada penetapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Rencananya, penghargaan tersebut akan diserahkan pada minggu pertama Mei 2026.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto, bersama jajaran OPD terkait dan tim penilai kinerja pemerintah daerah. (*)
