Ayotau, Palu – Hingga 31 Desember 2021, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka seluas-luasnya kesempatan kepada masyarakat yang ingin mencalondiri sebagai calon anggota dewan tahun 2024 disemua tingkatan. Ini kali pertama membuka pendaftaran, demi memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat memperoleh akses untuk dicalonkan pada pemilihan umum 2024.
Disela-sela kegiatan bedah dapil, Senin 27 September 2021, pengurus wilayah PKS Sulawesi Tengah menyempatkan memberikan keterangan pers, dimana pemilu tahun 2024 sedikit berbeda dari pemilu sebelumnya, dengan memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat menjadi calon anggota dewan dari PKS.
Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah, Muhammad Wahyuddin dihadapan awak media menyampaikan, metode penjaringan bakal caleg berubah dari pemilu periode sebelumnya. Sebab, PKS melihat perkembangan situasi perpolitikan yang menuntut untuk mencari suasana baru dalam strategi pencalegkan.
“Nanti di beberapa daerah, mungkin diawali dari Kota Palu, akan ada paling tidak satu baliho pengumuman pendaftaran bakal calon anggota dewan di semua tingkatan,” jelasnya.
Wahyuddin pun menjelaskan mengapa metode penjaringan bakal caleg berubah dari pemilu periode sebelumnya. Sebab, kata dia, PKS melihat perkembangan situasi perpolitikan yang menuntut untuk mencari suasana baru dalam strategi pencalegkan.
“Kalau sebelumnya PKS dalam tanda kutip cenderung diam-diam, melihat ada orang yang berpotensi lalu didatangi, maka sekarang kita coba sesuatu yang baru di mana kita membuka pendaftaran secara resmi. Dibuka seluas-luasnya, tidak dibatasi untuk muslim saja. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku misalnya ada syarat pernyataan dukungan dari masyarakat,” terangnya.
PKS jauh hari sudah membuka pendaftaran bakal caleg, agar mereka yang telah mendaftar, bisa bekerja dari sekarang. Harapannya, pertengahan 2022, sudah terisi 100 persen disemua dapil.
Menurutnya, proses penjaringan bakal caleg dimulai dari usulan daerah ke DPW. Sesuai AD/ART PKS, DPW memiliki hak untuk melakukan seleksi usulan bakal caleg dari daerah, lalu meneruskan ke DPP untuk mendapatkan persetujuan. Sementara untuk calon anggota DPRD provinsi, maka DPW yang mengusulkan langsung ke DPP, lalu DPP yang menyeleksi.
Penjaringan bakal caleg di PKS pada Pemilu 2024 juga berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Beberapa periode pemilu lalu, PKS memiliki tim adhoc yang diberi nama TPPP (Tim Pemenangan Pemilu Pusat) untuk DPP, TPPW untuk DPW dan TPPD untuk tingkat DPD.
“Untuk sekarang, tim itu ditiadakan. Urusan caleg ini nantinya akan digawangi langsung oleh Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada (BP3). Nanti dari BP3 menggodok lalu diajukan ke forum DPTW. Jadi tidak ada lagi jenjang yang bertingkat-tingkat dalam merekomendasikan calon anggota dewan,” tuturnya.
Terkait persentase antara kader dengan masyarakat yang akan dijaring, PKS memastikan paling tidak ada satu atau paling banyak tiga kader. Namun untuk wilayah Sulawesi, pihaknya lebih cenderung membatasi dua kader yang diajukan, selebihnya dibuka kepada masyarakat umum.
Lanjut dia, PKS sendiri tetap menyiapkan kader untuk menjadi tokoh atau pejabat publik dan tentunya harus melewati uji di publik, sehingga proses pengkaderan tidak hanya berhenti di internal.
Sementara itu, pihak luar yang mendaftar menjadi bakal caleg, otomatis juga akan jadi kader PKS karena ber-KTA PKS dan akan masuk dalam jenjang keanggotaan.
“Artinya mereka bukan lagi menjadi orang di luar kader, tinggal tugas partai membina mereka. Jadi ini juga bisa menjadi sarana merekrut orang dari luar untuk masuk ke PKS, kemudian dibina dengan instrumen yang ada di PKS. Insya Allah, tidak ada yang mustahil, segala kemungkinan bisa terjadi. Siapa tahu ada orang-orang di luar sana yang punya potensi kebaikan, tapi belum menemukan jalannya, kemudian masuk ke PKS dan menjadi anggota dewan, maka Alhamdulillah potensi kebaikannya itu bisa berkembang,” jelasnya.
Khusus untuk caleg DPR RI, ia berharap bisa mendapatkan orang-orang potensial yang secara hitung-hitungan politik bisa meraup suara di atas 10 ribu. Sebab, kata dia, pada Pemilu 2019 lalu, caleg PKS yang perolehan suaranya di atas 10 ribu hanya Akbar Zulfakar dan Sakinah Aljufri.
Terkait target penambahan kursi di DPR RI, menurutnya butuh sumber daya yang besar. Sejauh ini, kata dia, PKS Sulteng masih sebatas menargetkan penambahan jumlah suara.
Pada Pemilu 2019 lalu, PKS meraup 96 ribu lebih suara. Harapannya, pada Pemilu 2024 nanti, paling tidak bisa melewati angka 100 ribu.
“Jadi ini yang kita targetkan dulu, bukan bertambah kursi, tapi bertambah suara. Mudah-mudahan juga kalau suara bertambah, kursinya juga ikut bertambah,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (BP3) DPW PKS Sulteng, Andi Parenrengi, menambahkan, ada prinsip yang dipegang PKS sehingga memilih membuka diri untuk masyarakat luas. Prinsip yang dimaksud adalah banyak orang di luar yang memiliki potensi. Maka, PKS sendiri yang akan membuatkan salurannya.
Lebih lanjut Andi mengatakan, pengusulan bakal caleg bisa dilakukan secara pribadi oleh calon yang bersangkutan, namun bisa juga ada orang lain yang mendorong.
“Kami sudah menyiapkan form secara online. Jadi bisa diajukan secara online, bisa juga secara langsung,” katanya.
Kata dia, proses penjaringan ini bukan hanya untuk Pemilu, melainkan juga untuk Pemilukada. Akhir 2024, kata dia, Pilkada di 13 kabupaten/kota dan provinsi akan dihelat, sehingga PKS juga sudah harus mulai memantau figur-figur, baik internal atau dari luar yang berpotensi memimpin daerah.
“Jadi memang prosesnya sudah dilakukan sejak dini supaya nanti tidak kelabakan,” tandasnya.(win)
Komentar