AyoTau, Palu – Pemprov Sulawesi Tengah bersama BPJS Kesehatan menggelar pertemuan pembahasan Norma Keuangan dan Rencana Kebutuhan peserta PBPU Pemda Tahun 2026, yang turut dihadiri sejumlah OPD terkait seperti Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPKAD, dan Biro Administrasi Pemerintahan, Rabu 26 November 2026.
Pertemuan tersebut menekankan keberlanjutan program Berani Sehat, yang memastikan seluruh masyarakat Sulteng, baik yang belum terdaftar sebagai peserta JKN maupun yang kepesertaannya dibekukan karena tunggakan—tetap dapat mengakses layanan kesehatan gratis tanpa hambatan.
Program ini menjadi salah satu prioritas Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, dengan tujuan memastikan layanan kesehatan bermutu untuk seluruh masyarakat.
Integrasi Berani Sehat dengan skema UHC Prioritas BPJS Kesehatan membuat peserta cukup membawa KTP Sulteng untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga mempermudah akses dan mendorong percepatan capaian UHC di Sulawesi Tengah.
Kadis Dukcapil Sulteng Andi Hajidin, bersama jajaran BPJS Kesehatan Sulteng menegaskan komitmen kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan program demi peningkatan layanan publik di sektor kesehatan.(*)
