Ayotau, Palu- Gubernur diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE, MM, didampingi Kepala BPKP, Danrem 132 Tadulako, Kapolda, bersama OPD terkait mengikuti Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Mendagri Tito Karnavian secara daring maupun luring di ruang Polibu Kantor Gubernur, Senin, (31/10/2022).
Dalam pengantarnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Inflasi pada September 2022 berjumlah 1,17 %, inflasi negara Indonesia masih cukup baik diangka 5,95 % relatif melandai dan juga pertumbuhan ekonomi juga masih baik 5,4 %, salah satunya disebabkan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dan pembangunan yang cukup merata apalagi dengan adanya dana Desa sehingga masyarakat yang ada di Pedesaan relatif belum terdampak.
“Kita bersyukur, karena negara kita adalah negara yang subur, sumber daya alam dan laut kita juga melimpah, ucap Mendagri.
Selanjutnya, Tito Karnavian menambahkan, dan yang lebih utama adalah kerjama sama gerakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara serentak bersama-sama menangani situasi ini agar tidak menjadi krisis yang berakibat buruk.
Berdasarkan pantauan Mendagri Minggu Ke-4 Oktober 2022 ini, ada 51 Pemda Kab/Kota yang tidak mengalami fluktuasi harga secara signifikan yang artinya relatif stabil.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemda yang berkerja keras dalam menjaga fluktuasi harga,” tambah Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Monev Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bahwa upaya yang dilakukan dan dilaporkan Pemda pada Minggu ke- 4 Oktober 2022 yaitu ; Pertama, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia yaitu ; yang semula 294 Pemda menjadi 307 Pemda.
Kedua, Melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah yakni ; yang semula 202 Pemda menjadi 230 Pemda.
Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, yang semula 123 Pemda menjadi 125 Pemda.
Keempat, melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam, yang semula 67 menjadi 73 Pemda.
Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, yang semula 219 menjadi 228 Pemda.
Keenam, Melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang, yang semula 189 menjadi 196 Pemda.
Ketujuh, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, yang semula 165 menjadi 105 Pemda.
Kedelapan, merealisasikan BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi, yang semula 90 tetap diangka yang sama yakni ; 90 Pemda.
Kesembilan, memberikan bantuan transportasi dari APBD, yang semula 44 menjadi 73 Pemda.
Mendagri juga menyebutkan ada 27 Pemda yang tidak menyampaikan laporan harian pada Minggu ke-4 Oktober 2022 dari total 514 Pemda. Kemudian 36 Pemda belum melakukan atau melaporkan upaya dalam penanganan inflasi daerah dari total 514 Pemda. (JT)
Komentar