oleh

Pansus II Sarankan BLUD SMK Cukup Diatur Perkada

Ayotau, Palu – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melanjutkan pembahasan dua buah buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerag Sekolah Menengah Kejuruan (BLUD SMK) dan Raperda tetang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembahasan lanjutan dua Raperda itu dipimpin Ketua Pansus II, Yus Mangun, di ruang Baruga DPRD Sulawesi Tengah, dihadiri anggota Pansus lainnya diantaranya Dr Alimuddin Paada, HB Toripalu, Moh Nur Dg Rahmatu, Sonny Tandra, Zainal Abidin Ishak, Wiwik Jumatul Rofi’ah dan Winiar Hidayat Lamakarate.

Khusus pembahasan Perda BLUD SMK, sejumlah anggota Pansus II melihat pembentukan BLUD SMK tidak Perlu dilandasi Peraturan Daerah (Perda), tetapi cukup dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Untuk BLUD SMK, saya sepakat pembentukannya melalui Perkada saja. Sebab, dalam draf Raperda BLUD SMK tidak ada pelibatan masyarakat langsung, khususnya dari sisi pembiayaan/pungutan. Saya sepakat BLUD SMK ini diatur oleh gubernur langsung saja,” ujar Sonny Tandra.

Lanjut Sonny, kalaupun Raperda BLUD SMK ini dilanjutkan pembahasannya, maka seluruh isi dalam Raperda ini harus diubah semua. Sebab, jika melihat draf yang ada dalam Raperda saat ini, maka BLUD SMK tidak membutuhkan Perda, tetapi cukup Perkada.

Hal senada juga disampaikan Wiwik Jumatul Rofi’ah. Dia juga mengusulkan agar BLUD SMK cukup pembentukannya melalui Perkada.

Ketua Pansus II DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun. (Foto: Zainal/Humpro DPRD Sulteng)

Meskipun Pansus II menyarankan Perkada dalam pembentukan BLUD SMK, namun pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah masih berharap agar BLUD SMK tetap diatur dalam Perda.

Seperti disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah, Dr Hatija H Yahya, Raperda BLUD SMK merupakan impian sejak lama SMK di Sulawesi Tengah. Karena Hatija tetap berharap BLUD SMK payung hukumnya adalah Perda.

“Rapareda ini sudah melawati serangkaian proses hingga sampai dalam pembahasan ditingkat Pansus. Prosesnya juga sudah berlangsung cukup panjang, bahkan sejak 2017 namun terhenti karena ada pandemi Covid-19, dan baru kali ini bisa dilanjutkan kembali,” kata Hatija.

Karena pembahasan Raperda BLUD SMK ini masih menjadi perdebatan di tingkat Pansus, Ketua Pansus II mengambil keputusan agar Raperda ini dikonsultasikan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Saya putuskan Raperda BLUD SMK ini dikonsultasikan kembali ke Kemendagri,” kata Yus Mangun menutup rapat Pansus.(win)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.