AyoTau, Palu – Ketua Komisi C DPRD Kota Palu periode 2024–2029, Abdurahim Nasar Al-Amri, angkat bicara terkait dugaan ketidaksesuaian serta potensi pembengkakan anggaran pada salah satu mitra eksekutif, khususnya di sektor perhubungan.
Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Wim itu menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut permintaan layanan gratis, melainkan sudah mengarah pada dugaan pelanggaran aturan penganggaran.
“Selain soal permintaan gratis, ada juga anggaran yang dilebihkan oleh pihak eksekutif. Kalau dari kami, itu jelas melanggar aturan. Mau tidak mau, ini harus ditindaklanjuti,” tegas Winm, Kamis (19/2/2026) di Kantor DPRD Kota Palu.
Ia menjelaskan, Komisi C telah beberapa kali mengundang mitra kerja, dalam hal ini Dinas Perhubungan, untuk membahas persoalan operasional Bus Trans Palu. Namun dalam pembahasan tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian angka antara hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
Menurutnya, Banggar sebelumnya menyepakati alokasi sebesar Rp8,5 miliar untuk operasional selama sembilan bulan. Namun dalam DPA yang diterima, tercantum angka Rp10,9 miliar hanya untuk enam bulan.
“Artinya sampai Juni sudah habis, dan kemungkinan besar mereka akan mengajukan tambahan lagi di anggaran perubahan,” jelasnya.
Wim menilai, apabila pola tersebut terus berulang, total anggaran berpotensi membengkak seperti tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp22 miliar. Kondisi ini, kata dia, harus dikontrol sejak awal agar tidak merugikan keuangan daerah.
“Kalau begitu, ini sama saja dengan anggaran awal tahun kemarin. Maka harus ada langkah tegas. Jangan sampai ini membahayakan kita di Banggar,” ujarnya.
Komisi C pun berencana meminta Ketua DPRD untuk memanggil seluruh pihak terkait guna dilakukan pembahasan ulang di tingkat Banggar. Opsi reproposal anggaran juga akan dibuka jika ditemukan ketidaksesuaian dalam dokumen resmi.
“Ketua DPRD sudah menyampaikan akan memanggil mereka semua di tingkat Banggar. Kita tunggu sikap dan langkah dari Ketua DPRD untuk memastikan ini bisa diluruskan,” tutup Wim.(*)
