AyoTau, Poso – Sebagai komitmen dan upaya bersama dalam mendorong percepatan perluasan digitalisasi daerah, Bank Indonesia mengadakan High Level Meeting (HLM) TP2DD se-Sulawesi Tengah. Kegiatan diselenggarakan di Danau Poso Resort, Tentena, Kabupaten Poso, 9 Maret 2023.
HLM tersebut dihadiri Bupati Poso, dr. Verna G. M. Inkiriwang, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Gusri Wantoro, Sekretaris Diskominfo Sulteng, Aswin, Direktorat Pendapatan Daerah, Kemendagri, Ni Putu Myari Artha, serta perwakilan Bapenda dan BPKAD se-Sulawesi Tengah selaku anggota TP2DD.
TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait, yang dibentuk untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), serta integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan.
TP2DD dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dengan tujuan mendorong implementasi ETPD dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat untuk mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.
“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan HLM dan Rakor TP2DD se-Sulawesi Tengah, serta dukungan Kemendagri RI sehingga Pemda Poso dan 13 Pemda lain se-Sulawesi Tengah dapat terus mengawal implementasi dan realisasi program dari roadmap TP2DD yang telah disusun oleh masing-masing Pemda,” ujar Bupati Poso, dr Verna Inkiriwang.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulteng, Gusri Wantoro dalam pemaparannya menyampaikan, Pencapaian 100% status pemda digital berdasarkan hasil evaluasi indeks ETPD semester II Tahun 2022 merupakan sebuah pencapaian bersama yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Karena itu setiap pemda perlu terus mendorong penggunaan kanal pembayaran nontunai, khususnya QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi untuk semakin mendorong peningkatan realisasi ETPD di Sulteng,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Diskominfo Sulteng, Aswin, turut meyampaikan dukungannya untuk terus mendorong penyediaan ketersediaan jaringan komunikasi yang baik untuk mendukung percepatan perluasan digitalisasi di daerah.
Kegiatan HLM juga dilanjutkan dengan Coaching Clinic dari DKSP secara virtual terkait Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) yang sejalan dengan arah navigasi pengembangan SP Indonesia pada BSPI 2025, dan dilanjutkan oleh kemendagri yang memberikan arahan serta pelatihan kepada perwakilan Bapenda dan BPKAD yang hadir terkait hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengisian Indeks ETPD.
Sebagai bentuk tindak lanjut dari pembahasan yang disepakati pada saat HLM, KPwBI Sulteng melaksanakan Launching Pasar Sentral Poso S.I.A.P QRIS bersama Disperindag Kabupaten Poso dan perbankan yang dihadiri oleh sekitar 75 pedagang yang ada di Pasar Sentral Poso.
Di hari yang sama, dilanjutkan kegiatan sosialiasi dan edukasi di Universitas Sintuwu Maroso Kabupaten Poso dengan mengangkat tema “Digital Experience with QRIS and BI-FAST yang dihadiri oleh sekitar 150 mahasiswa.
Melalui rangkaian kegiatan diatas, diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi antar TP2DD Sulteng sehingga implementasi ETPD di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih optimal, serta semakin meningkatkan score IETPD dari masing-masing TP2DD Sulteng baik tingkat Provinsi, Kota, maupun Kabupaten.
Selain itu, dari rangkaian kegiatan ini juga diharapkan dapat semakin memperluas akseptansi digitalisasi pembayaran sekaligus mendorong peningkatan pengguna baru dan volume transaksi QRIS di Sulawesi Tengah.(*)
