AyoTai, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido melantik 40 aparatur sipil negara jabatan Eselon II dan tenaga fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (11/5/2026).
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Rumah Jabatan Siranindi II tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan kinerja pemerintahan sekaligus penguatan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sulteng.
Para pejabat yang dilantik sebelumnya telah mengikuti proses uji kompetensi (job fit), sehingga diharapkan mampu langsung bekerja cepat, adaptif, dan menghadirkan inovasi di perangkat daerah masing-masing.
Sejumlah pejabat yang mendapat amanah baru di antaranya Dr. Rachman Ansyari sebagai Kepala Badan Kesbangpol, I Wayan Yudana sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Irwan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Rusmiadi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, serta Wahyu Agust Pratama sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
Selain itu, Muh Syahrul Syam dipercaya memimpin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wahid Irawan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Susanto Wibowo di Dinas Kehutanan, A. Haris sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Asbudianto sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya inovasi dan langkah konkret dalam menjalankan pemerintahan.
“Lakukan karya-karya kecil yang nyata. Itu jauh lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah terwujud,” tegas Anwar Hafid.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Pelayanan kepada rakyat tidak mengenal alasan. Rakyat tidak peduli defisit atau keterbatasan anggaran, yang mereka tahu adalah kebutuhan mereka harus terpenuhi dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Menurut Gubernur, pejabat yang baru dilantik harus mampu menjadi motor penggerak organisasi, memperkuat kinerja birokrasi, dan memastikan setiap kebijakan berdampak langsung bagi masyarakat. (*)
