Dinkes Sulteng: Klaim Berani Sehat Tetap Dibayar BPJS

AyoTau, Palu – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Sehat tidak membebani anggaran operasional RSUD Undata. Pembiayaan klaim pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr. Syahriar, menyampaikan hal tersebut untuk meluruskan pemberitaan media daring Naratoria berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata” yang terbit pada 12 November 2026.

Syahriar menjelaskan, peran Pemerintah Provinsi Sulteng melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya masyarakat pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah.

Sementara itu, pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit tetap dilakukan BPJS Kesehatan berdasarkan ketentuan, termasuk tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).

Selain itu, pemerintah daerah menyediakan pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah untuk pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.

Menurut Syahriar, Program Berani Sehat bertujuan memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin, tidak mampu, dan kelompok rentan, termasuk peserta JKN mandiri yang tidak lagi mampu membayar iuran secara mandiri.

Ia menegaskan, integrasi kepesertaan ke dalam JKN justru memberikan kepastian penjaminan pembiayaan bagi fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Undata.

Dengan demikian, APBD yang dialokasikan untuk Program Berani Sehat tidak digunakan untuk membayar klaim pasien JKN maupun mengurangi anggaran operasional internal RSUD Undata.

Terkait peningkatan kunjungan pasien, Dinas Kesehatan menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Karena itu, diperlukan penguatan manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan.

Dinkes Sulteng juga mengapresiasi perhatian media dan masyarakat dalam mengawal pelayanan kesehatan. Namun, pihaknya berharap informasi mengenai Program Berani Sehat disampaikan sesuai mekanisme pembiayaan dan regulasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. (*)