oleh

BPK Rekomendasikan SK Pelantikan Kepala BPKAD Dicabut

Ayotau, Palu – Sejumlah anggota DPRD Kota Palu yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) mempertanyakan legalitas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palu Hajar Modjo, dalam rapat Banggar bersama Tim Anggatan Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun anggaran 2021, Rabu 22 Juni 2022 di ruang sidang utama DPRD.

Pertanyaan legalitas tersebut dianggap penting. Sebab, Hajar yang masih secara sah dianggap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bupati Sigi, Mohamad Irwan.

“Saya ingin mempertanyakan legalitas dari kepala BPKAD yang hadir dalam rapat ini. Apakah sudah sah menjadi pegawai Kota Palu atau masih pegawai Sigi,” tanya Ketua Fraksi PKS, Rusman Ramli.

Dirinya juga menyebutkan, pembahasan ini menyangkut wajah kota palu. Sehingga apabila pembahasan dilanjutkan dengan menghadirkan orang-orang yang tidak memiliki legalitas resmi, maka ia menganggap bahwa rapat tersebut tidak perlu dilanjutkan.

Penguatan atas belum resminya Hajar sebagai ASN Palu, diperkuat oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terkait Managemen Latter dengsn judul dan ringkasan masalah, kedudukan Hajar sebagai kepala BPKAD belum memiliki landasan hukum yang memadai.

“Dalam temuan BPK ini sudah jelas, Walikota direkomendasikan agar membatalkan surat keputusan tertanggal 9 September terkait pengangkatan kepala BPKAD. Lantas apa yang mendasari permasalahan ini seakan dipaksakan, memangnya kita tidak punya SDM (sumber daya manusia,red) ASN yang mumpuni sampai harus ambil dari daerah tetangga,”tandasnya.

Senada, anggota DPRD Palu lainnya dari Fraksi Amanat Indonesia, Ratna Mayasari Agan mengaku perlu ada kejelasan terkait masalah tersebut. Sebab, dokumen yang dibahas dalam pembahasan itu menyangkut pendapatan dan belanja, sehingga perlu dibahas bersama orang-orang yang memiliki kompeten dan legalitas resmi.

“Kalau memang ibu Hajar ini merupakan pegawai kota palu, berikan kami dokumen-dokumen resmi pengkatan beliau, baik itu dari KASN maupun BKN. Karena yang kita bahas ini menyangkut pendapatan dan belanja, ini menyangkut wajah kota palu,”katanya.

Menyikapi pertanyaan tersebut, Sekertaris Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, mengaku pihaknya masih berupaya melengkapi sejumlah berkas yang belum rampung. Namun dirinya telah mengklaim Hajar merupakan ASN kota Palu.

“Tanggal 28 ini, KASN, BKN, Gubernur, Walikota dan Bupati Sigi akan melakukan pertemuan menyangkut penentuan status dari kepala BPKAD.”kata Irmayanti.

Dirinya juga menyebut rekomendasi dari BPK adalah sebuah kekeliruan. Sehingga apa yang tertuang dalam temuan tersebut tidaklah benar adanya.

“Apa yang menjadi rekomendasi BPK itu tidaklah benar adanya.” Lanjut Irmayanti

Meski bersikukuh, namun hingga rapat diskorsing, pemerintah kota palu tidak dapat memperlihatkan sejumlah berkas resmi terkait landasan pengakatan Hajar Modjo sebagai kepala BPKAD kepada DPRD.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.