AyoTau, Palu – Fraksi Partai PKS (F-PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyoroti persoalan anggaran daerah yang dinilai tidak ideal, terutama karena belanja pegawai mencapai 47 persen, jauh di atas batas ideal 30 persen sebagaimana rekomendasi Kementerian Keuangan.
“Ini membatasi ruang fiskal. Bahkan ada OPD yang program setahun hanya Rp100-150 juta, parahnya lagi program perlindungan anak untuk tahun 2026 nol rupiah. Sebab, sebagian besar anggaran habis untuk belanja pegawai. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Ketua F-PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, saat penyerahan laporan kinerja fraksi tahun 2025 kepada DPW PKS Sulteng, Senin 8 Desember 2025.
Bunda Wiwik sapaan akrabnya, melihat perlindungan anak adalah persoalan serius, sayangnya pemerintah tidak menganggap penting program ini, sehingga Rp1 rupiahpun tidak dialokasikan.
“Saya sudah konfirmasi kepada bidang yang menaungi perlindungan anak, faktanya dalam struktur APBD 2025 alokasi anggaran untuk itu tidak ada,” ujar Bunda Wiwik.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng itu menyadari pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat membuat ruang gerak fiskal sangat terbatas, tapi hal-hal krusial seperti perlindungan anak tidak boleh diabaikan. (*)
