Tim Asistensi-OPD Harus Sama Persepsi

Ayotau, Palu-  Sekretaris Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulteng, Dony K. Budjang, mengatakan tim asistensi dan OPD (organisasi perangkat daerah) harus memiliki persepsi yang sama dalam merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2023.

“Kondisi keuangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 masih belum stabil dan ditandai dengan adanya penurunan anggaran dana transfer dari Pemerintah Pusat,” ucapnya saat Asistensi dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) di Palu, baru-baru ini.

Disamping itu kata Dony, tahun anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana insentif atau penghargaan kepada daerah atas kinerja keuangannya.

“Ini terjadi karena adanya tambahan kriteria dalam penilaian DID tentang hasil kinerja pemerintahan dengan membandingkan antara tahun 2019 dengan 2020,” ujar Dony.

Terdapat enam kategori kinerja yang ditambahkan antara lain penilaian tentang kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum pemerintahan.

Dari penilaian tambahan itulah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup memenuhi beberapa kategori. Diharapkan bahwa kondisi keuangan akibat pandemi segera pulih sehingga kinerja keuangan kembali berjalan dengan efektif.

Asistensi dan Penelaahan RKA SKPD bertujuan untuk mendampingi OPD dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ditemui saat melakukan input komponen pendapatan dan belanja pada dokumen RKA di Aplikasi SIPD.

Selain itu, untuk melakukan penajaman usulan program dan kegiatan OPD pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta menyamakan persepsi mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Mekanisme yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah dengan memeriksa satu per satu atas komponen yang ditelaah, yang terdiri dari pendapatan bagi SKPD penghasil PAD dan belanja seluruh SKPD yang disesuaikan dengan standar satuan harga yang telah ditetapkan sehingga program dan kegiatan di SKPD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tim Asistensi dan penelaahan terdiri dari unsur BPKAD, Bappeda dan Biro Pembangunan. (JT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *