AyoTau, Jakarta — Perjuangan mendorong pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali mengemuka di tingkat nasional. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng Hj. Sri Indraningsih Lalusu menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) calon daerah otonomi baru yang digelar di Jakarta.
Rakernas yang diprakarsai DPR RI dan DPD RI tersebut menjadi forum untuk membahas berbagai aspirasi daerah terkait pemekaran wilayah, termasuk kebutuhan terhadap kebijakan yang memberikan kepastian bagi daerah-daerah yang selama ini memperjuangkan pembentukan DOB.
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam forum tersebut adalah dorongan kepada Presiden Republik Indonesia agar membuka kembali moratorium pemekaran daerah.
Pembukaan kembali moratorium dinilai dapat memberikan ruang bagi aspirasi pembentukan DOB dari berbagai daerah untuk kembali dibahas dan diproses sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Bapemperda DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu mengatakan, aspirasi pemekaran daerah merupakan bagian dari dinamika pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai wilayah.
Menurutnya, pembentukan DOB tidak hanya berkaitan dengan pemekaran administratif, tetapi juga menyangkut upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.
“Yang menjadi salah satu poin penting adalah bagaimana moratorium pemekaran wilayah ini dapat dibuka kembali. Aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sri.
Rakernas tersebut turut menghadirkan sejumlah pembicara dari tingkat nasional, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dolly Kurnia, serta Ketua Forum Perjuangan Indonesia.
Selain membahas pemekaran daerah, forum juga mengangkat persoalan pengaturan dan distribusi keuangan daerah.
Dalam pembahasan tersebut, mengemuka pentingnya pengaturan keuangan daerah yang lebih proporsional dan berkeadilan. Daerah dinilai membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Isu keuangan daerah juga menjadi bagian penting dalam konteks pembentukan DOB. Daerah otonomi baru membutuhkan dukungan fiskal dan sistem pembiayaan yang jelas agar dapat menjalankan pemerintahan secara efektif serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bagi DPRD Sulawesi Tengah, kehadiran Ambo Dalle dan Sri Indraningsih dalam Rakernas tersebut menjadi bagian dari upaya membawa dan mengawal aspirasi daerah ke tingkat nasional. (*)
