AyoTau, Palu – Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap Dinas Binamarga Sulteng, Bappeda Sulteng, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Sulteng, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Kamis 27 April 2023.
Salah satu alasan komisi 3 melaksanakan RDP, karena realiasai belanja pemerintah provinsi Sulteng tahun 2022 terendah kurun waktu 20 tahun terakhir.
Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Sulteng, Sonny Tandra, realiasai belanja 88% adalah yang terendah selama dirinya menjadi anggota DPRD Sulteng 19 tahun.
“Berdasarkan LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) LKPj gubernur tahun 2022, realisasi belanja hanya 88%. Pertama kalinya realisasi dibawah 90%,” tutur Sonny Tandra.
Akibat rendahnya realisasi itu, berimbas pada tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2022 yang mencapai Rp700 miliar lebih.
“Saya sudah 19 tahun menjadi anggota dewan, tahun depan 20 tahun. Selama saya di DPRD, baru tahun 2022 itu realisasi APBD dibawah angka 90%, terendah kurun 20 tahun terakhir,” kritiknya.
Sonny menyesalkan pemerintah provinsi Sulteng tidak mampu menggenjot realisasi belanja modal yang hanya 82%.
“Jangankan belanja modal, belanja pegawai saja pemerintah hanya mampu merealisasikan 85,12%. Padahal pegawai ini datanya lengkap, anehnya justru realisasinya rendah,” sesal Sonny.
Bukan hanya itu, sajian data dalam LKPj gubernur dia anggap tidak serius dalam penyusunannya. Sebab banyak data saling bertentangan.
Politisi Nasdem itu merincikan, di LKPj dijelaskan pengangguran di Sulteng hanya 12%, sedangkan data dari lembaga lain pengangguran mencapai 24%. Datanya tidak singkron.
Begitupun di Dinas Pendidikan, di LKPj dijelaskan anggarannya mencapai Rp34 miliar lebih, realisasinya Rp33 miliar lebih.
“Anehnya di LKPj itu sendiri, dijelaskan salah satu bagian saja di Dinas Pendidikan anggarannya mencapai Rp200 miliar lebih. Inikan tidak konek datanya. Sepertinya tim penyusun LKPj tidak serius,” kesalnya.
Berbagai kerancuan dan rendahnya relisasi belanja tahun 2022 itu, komisi 3 melakukan RDP untuk mendorong agar tahun 2023 ini pemerintah lebih serius dalam mengelola APBD. (Win)
Komentar