AyoTau, Palu – Fraksi NasDem DPRD Kota Palu menemui Deputy II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan belum lama ini.
Pertemuan itu membahas mengenai langkah kebijakan percepatan pembangunan rehab rekon pasca lahirnya perpanjangan masa rehab rekon perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Sulteng.
Abetnego Tarigan yang dipercayakan sebagai Deputy II bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden yang salah satu tugas utamanya adalah membantu Presiden dalam hal pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian masalah kebencanaan.
“Alhamdulillah, ada ruang diskusi dengan melahirkan beberapa langkah kedepan yang harus segera dilakukan, yaitu menyusun skala prioritas dari berbagai problem pembangunan rehab rekon paska bencana alam 28 September 2018 untuk bisa diselesaikan di tahun 2023 utamnya pada penyelesaian pemenuhan hak dasar,” ujar ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Palu, Muslimun.
Lanjutnya, dari rumusan skala prioritas problem kebencanaan ditahapan rehab rekon yang belum tuntas, Bang Nego (sapaan akrab Abetnego) akan mengunjungi Kota Palu bersama lintas kementrian yang bertanggung jawab penuh dalam dokumen induk rehab rekon pasca perpanjangan Inpres No. 8 tahun 2022.
“Semoga konsultasi kebijakan kami dari fraksi Nasdem DPRD Kota Palu ke KSP memberi perubahan agar percepatan pembangunan rehab rekon paska bencana alam 28 September 2018 yang akan memasuki tahun ke 5 segera direalisasikan di tahun 2023,” harapnya.
Hal senada diutarakan Anggota Fraksi Nasdem DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, yang menjadi prioritas untuk diselesaikan secepatnya yakni pembangunan huntap yang masih mengalami keterlambatan, diantaranya persoalan lahan, vendor pembangunan huntap, PT WIKA, tenaga kerja lapangan, suplay barang dan problem tehnis lainnya yang menghambat lambannya ketersediaan huntap bagi penyintas.
Penyelesaian problem penyintas dalam pemenuhan hak huntap, kk gendong, pembangunan sekolah yang belum tuntas di wilayah pasca bencana alam termasuk fasilitas pendidikan yang sangat memprihatinkan di beberapa titik yaitu di antaranya Balaroa, Petobo, Talise dan Panau Tawaeli. (*)
Komentar