AyoTau, Palu – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Moh Hidayat Pakamundi, menghadiri kegiatan buka puasa bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Wolter Monginsidi, Palu, Sabtu (28/2/2025).
Acara buka puasa bersama itu turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamajido, Ketua Tim Penggerak PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Ketua FKUB Sulteng Prof KH Zainal Abidin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta berbagai elemen masyarakat.
Hidayat Pakamundi menyampaikan bahwa bulan Ramadan menjadi momentum tepat untuk memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan kolaborasi dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Kegiatan seperti ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang komunikasi yang baik untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Menurutnya, Ramadan bukan hanya tentang ibadah personal, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam melayani masyarakat. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kata dia, akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi guna memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menambahkan, kolaborasi yang solid antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan serta menjaga stabilitas daerah.
“Silaturahmi seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang harmonis, menyatukan visi, dan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Dengan kebersamaan, kita optimistis Sulawesi Tengah dapat terus maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tambahnya.
Dengan semangat Ramadan 1447 Hijriah, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi bersama Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)
