AYOTAU, PALU – Aduan sejumlah kelompok petani dari enam desa di Kabupaten Morowali kepada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah terkait penutupan akses lahan di kawasan hutan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan otoritas kehutanan.
Pemerintah menegaskan, penguasaan maupun pembukaan lahan secara sepihak di dalam kawasan hutan negara tidak dapat dibenarkan tanpa dasar hukum dan perizinan resmi dari pemerintah pusat.
Pemanfaatan kawasan hutan telah diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan. Karena itu, tidak ada pihak yang dibenarkan membuka, memperluas, ataupun menguasai kawasan hutan secara sepihak tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, sebelumnya telah turun langsung memfasilitasi mediasi sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas pembukaan lahan baru di kawasan hutan.
“Saya tidak mau masyarakat saya terjeblos dalam urusan hukum kawasan hutan. Saya sudah melarang keras pembukaan lahan baru maupun pembakaran lahan, dan meminta warga mematuhi proses verifikasi yang sedang disiapkan pemerintah daerah,” tegas Iksan.
Sikap serupa juga ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kehutanan bersama Tim Terpadu Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
Pada awal November lalu, pemerintah provinsi telah melaksanakan sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) di Kabupaten Morowali sebagai bagian dari upaya mencari solusi terhadap persoalan agraria di wilayah tersebut.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah menekankan bahwa penyelesaian persoalan lahan harus dilakukan berdasarkan verifikasi legalitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperhatikan pemulihan ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga mengimbau seluruh pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda Sulawesi Tengah terkait dugaan perambahan kawasan hutan dan perusakan fasilitas.
Gakkum Kehutanan: Perambahan Hutan Bisa Berujung Penjara 15 Tahun
Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, sebelumnya mengingatkan bahwa pembukaan kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan merupakan tindakan yang melanggar hukum.
Menurutnya, aktivitas pembukaan lahan tanpa prosedur dan pengawasan yang jelas juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta bencana ekologis yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat luas.
“Pembukaan lahan secara ilegal, tanpa izin, itu bisa menjadi aksi yang brutal dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Kalau pemegang izin resmi yang mengelola, ada tekniknya, ada prosedurnya, ada mitigasi bencana, serta dokumen Amdal sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga,” ujar Ali Bahri.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan maupun pendudukan kawasan hutan secara ilegal karena konsekuensi hukumnya cukup berat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), kegiatan perambahan, penebangan, maupun perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang dipersyaratkan dapat dikenai sanksi pidana.
Ancaman hukumannya, sesuai ketentuan pasal yang relevan, dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga miliaran rupiah.
Tidak hanya itu, masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar juga berpotensi dijerat ketentuan pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar bagi pelaku pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
PT Vale Dukung Verifikasi Lahan di Blok Bahodopi
Sementara itu, dalam pengelolaan wilayah Blok Bahodopi, PT Vale Indonesia Tbk selaku pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjalankan kewajiban pengamanan, pengawasan, serta pelaporan terhadap dugaan aktivitas perambahan kepada instansi berwenang.
Perusahaan juga menyatakan terbuka untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas PKA guna mendukung proses verifikasi lahan secara objektif.
Dalam proses tersebut, penting dilakukan pembedaan antara kebun produktif yang telah terdata sebelum batas waktu pengakuan atau cut-off date dengan aktivitas pembukaan lahan baru yang tidak sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan agraria di Morowali diharapkan dapat berjalan secara objektif, mengedepankan kepastian hukum, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Pemerintah berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh situasi maupun menimbulkan persoalan hukum baru.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemegang izin resmi dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan tersebut sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan hutan di Kabupaten Morowali demi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. (**)










