Ayotau, Palu- Kepala Diskominfo (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik) Provinsi Sulteng, Dra Novalina MM, menyampaikan sebagian kendaraan dinas (randis) yang dikelola Diskominfo tidak layak beroperasi. Hal ini disampaikan saat ditemui usai apel pemeriksaan randis yang dikelola Diskominfo Provinsi Sulteng di Palu pada Jumat 17 Juni 2022.
“Randis yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Sulteng sebagian sudah tua, ada yang keluaran 2011 dan 2012. Jadi memang secara fisik dan tahun pengadaan masing-masing kendaraan dinas sudah tua, sepertinya sudah tidak layak beroperasi,” ucapnya.
“Tetapi alhamdulillah, masih ada yang layak walaupun tahunnya sudah tua,” tambah Novalina.
Tercatat, randis Diskominfo Provinsi Sulteng sebanyak 29 unit terdiri atas sembilan roda empat (mobil) dan sisanya 19 roda dua (sepeda motor). Menurut Novalina, kondisi randis yang sudah tidak layak operasi bisa mengancam keselamatan pemakai.
“Untuk sementara harus kita syukuri, tapi kedepan perlu dipikirkan untuk pengadaan randis yang baru demi kelancaran tugas-tugas kita,” ujar Novalina.
Novalina menjelaskan terkait pemeriksaan randis merupakan amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 terkait Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
“Seharusnya memang menjadi agenda rutin (pemeriksaan randis), setidaknya enam bulan sekali. Sehingga kita tahu betul bagaimana kondisi barang-barang milik daerah, khususnya kendaraan dinas,” jelasnya.
Ditambahkan, dari hasil apel pemeriksaan menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan untuk pengadaan randis. Nantinya pula akan disusun langkah-langkah perbaikan pengelolaan kedepan.
“Inilah maksud kita melakukan pemeriksaan, sekaligus untuk mengugah rasa tanggung jawab setiap pengguna kendaraan dinas. Kita ingin harus tetap bertanggung jawab memelihara, motivasi ini yang kita bangkitkan,” tandas Novalina.
Saat apel pemeriksaan, turut hadir Ketua Komisi Informasi (KI) Sulteng, Abbas H.A Rahim, Wakil Ketua KI Jefit Sumampouw, Sekretaris Diskominfo Provinsi Sulteng Aswin Saudo dan Kepala Bidang IKP Hasim R serta pejabat terkait. (JT)
Komentar