AyoTau, Palu – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar forum bedah buku sekaligus peluncuran dua buku yang mengangkat persoalan industri ekstraktif dan hak asasi manusia di Sulawesi Tengah, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Kota Palu, tersebut menghadirkan sejumlah tokoh Muhammadiyah, unsur pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta insan pers.
Dua buku yang dibahas masing-masing berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Buku Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, Ketua MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, serta Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Phil. Ridho Alhamdi.
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah. Turut hadir Baharuddin Sapii, mewakili Ketua Komisi IV, serta Mahfud Masuara.
Dalam pemaparannya, Busyro Muqoddas menjelaskan bahwa penerbitan buku mengenai dampak industri ekstraktif berangkat dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang muncul di sekitar kawasan pertambangan.
Menurutnya, aktivitas industri ekstraktif tidak hanya berkaitan dengan persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan kesehatan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional industri.
“Buku ini lahir dari keprihatinan kami terhadap dampak aktivitas industri ekstraktif. Persoalannya bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berbagai dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius,” ungkap Busyro.
Ia menjelaskan, penyusunan kajian dalam buku tersebut menggunakan pendekatan penelitian akademis dengan memanfaatkan data primer yang diperkuat data sekunder hingga tersier.
Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi referensi dalam memahami dampak industri ekstraktif secara lebih menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum tersebut. Ia menilai kajian mengenai dampak pertambangan dan kasus Poso penting menjadi bahan refleksi bersama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Forum bedah buku ini diharapkan dapat memperluas ruang dialog antara akademisi, pemerintah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat dalam membahas persoalan pembangunan, lingkungan, kesehatan, serta perlindungan hak asasi manusia. (*)
