AyoTau, Palu – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan, Selasa (11/8/2026).
Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan dan belanja daerah masing-masing ditetapkan sebesar Rp4,947 triliun. Meski secara matematis postur APBD terlihat berimbang, arah kebijakan anggaran dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada keseimbangan angka.
Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Aristan, mengatakan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas akibat berbagai kebijakan fiskal dan efisiensi pemerintah pusat membuat pemerintah daerah dan DPRD harus lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran.
Menurut politisi Partai NasDem itu, persoalan utama dalam politik anggaran bukan hanya mengenai berapa besar pendapatan dan belanja daerah, tetapi siapa yang paling merasakan manfaat dari setiap rupiah APBD.
“APBD bukan sekadar dokumen teknokratis. Ia adalah pilihan politik tentang apa yang diprioritaskan dan siapa yang harus dilindungi,” kata Aristan.
Karena itu, Aristan menekankan agar pembahasan APBD 2027 pada tahapan selanjutnya memastikan kebijakan efisiensi tidak berdampak pada berkurangnya hak dasar masyarakat.
Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ekonomi rakyat, perlindungan sosial hingga pelayanan publik harus tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
Ia juga menyoroti kondisi Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan sumber daya alam cukup besar. Menurutnya, potensi tersebut seharusnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Tidak boleh terjadi paradoks, daerah kaya sumber daya tetapi ruang fiskalnya sempit dan masyarakatnya masih menanggung beban pembangunan,” ujarnya.
Aristan menegaskan, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 bukan merupakan akhir dari proses politik anggaran. Justru, tahap pembahasan APBD selanjutnya menjadi momentum bagi DPRD untuk memastikan setiap kebijakan belanja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap APBD 2027 tidak hanya terlihat berimbang di atas kertas, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.
“Sebab ukuran keberhasilan anggaran bukan berapa besar yang dibelanjakan, melainkan seberapa nyata anggaran mengubah kehidupan rakyat,” tegasnya.(*)
