KPK Serius Pantau Tahapan APBD

Ayotau, Palu – Satuan Tugas (Satgas) Wilayah IV Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, menyambangi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat 3 September 2021. Audiens dan koordinasi KPK, dihadiri seluruh anggota DPRD Sulawesi Tengah baik hadir langsung di ruang sidang dan mengikuti secara virtual.

Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Niken Arianti dalam pertemuan itu menyampaikan sejumlah poin-poin pencegahan yang dilakukan KPK. Salah satu menjadi perhatian serius KPK adalah, pembahasan APBD sesuai tahapannya.

Menurut Niken, pembahasan APBD tepat waktu sangat membantu langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, molornya tahapan pembahasan APBD, membuka cela untuk melakukan tindakan koruptif. Karena itu, koordinasi yang dilakukan KPK sebagai bagian pencegahan.

Niken mengakui sudah hapal beberapa daerah di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Dua daerah itu sekarang mendapat pendampingan dari KPK.

“KPK sangat serius memantau setiap tahapan penyusunan APBD. Jika semua direncanakan dengan baik dan tepat waktu, maka APBDnya juga pasti baik,” tutur Niken.

Audiens dan koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, H.M Arus Abdul Karim diikuti antusias anggota dewan. Bahkan anggota dewan bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga mengkritik beberapa tindakan KPK.

Seperti halnya disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H Suryanto, sebaiknya setiap koordinasi semacam ini KPK datang bersama dengan kejaksaan dan kepolisian, sebab tiga lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang sama.

Lain halnya dengan Yahdi Basma, politikus asal partai Nasdem ini meminta pencerahan dari KPK terkait penyusunan Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Pasalnya, dalam aturan, Pokir disusun berbasis reses, sementara dia sejak Januari-Juni 2021 dinonaktifkan dari anggota dewan, akibat tersandung kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), akibatnya belum pernah melaksanakan reses.

Menanggapi kritikan Suryanto, Niken menjelaskan KPK bersama Kejaksaan dan kepolisian sudah berkomitmen dalam mencegah upaya tindak pidana korupsi. Namun tidak semua koordinasi KPK mesti diikuti kejaksaan dan kepolisian. Namun dalam beberapa forum, KPK, kejaksaan dan kepolisian selalu duduk bersama.

Begitupun tanggapan Satgas Wilayah IV Direktorat Koordinasi dan Supervisi, Muhammad Muslimin Iqbal, menyarankan agar anggota dewan tetap mengikuti prosedur yang sudah tentukan dalam penyusunan Pokir, agar semua program yang dimasukkan berbasis perencanaan.

Namun dalam pertemuan itu, KPK juga mengharapkan kepala daerah dan anggota dewan tidak kaku dalam menyusun APBD, dengan catatan semuanya sesuai dengan perencanaan.(win)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed