AyoTau< Palu – Perekonomian Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan 8,32 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan I 2026. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Capaian itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (4/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Reny membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulteng menempatkan daerah ini sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor industri pengolahan, khususnya melalui program hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Hilirisasi, kata Reny, tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat aktivitas pertambangan, mendorong sektor konstruksi, serta menggerakkan perdagangan dan berbagai sektor pendukung lainnya.
“Sulawesi Tengah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional melalui pertumbuhan ekonomi yang impresif dan peningkatan ekspor. Capaian ini menjadi modal penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026 yang ditetapkan pada kisaran 8,3 hingga 11 persen,” ujar Reny.
Kemiskinan Mulai Menurun
Pertumbuhan ekonomi tersebut juga mulai memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar 10,52 persen atau sekitar 345,38 ribu jiwa.
Angka tersebut turun 0,40 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, atau berkurang sekitar 12,95 ribu orang.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap mencermati sejumlah indikator ekonomi lainnya, termasuk inflasi dan tingkat pengangguran terbuka. Berbagai indikator tersebut menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar semakin tepat sasaran.
Pendapatan Daerah Naik
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4,886 triliun, tepatnya Rp4.886.846.385.153,87.
Jumlah tersebut bertambah sekitar Rp58,93 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Sementara itu, belanja daerah disesuaikan menjadi Rp4,909 triliun, atau turun sekitar Rp21,25 miliar dari target awal.
Dengan struktur tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp22,62 miliar. Defisit akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp72,62 miliar.
Anggaran Diselaraskan dengan Program 9 Berani
Reny menegaskan, penyusunan perubahan KUA dan PPAS tidak hanya mempertimbangkan kondisi fiskal dan perkembangan ekonomi, tetapi juga mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program 9 Berani.
Perhatian khusus diberikan terhadap sektor Berani Cerdas dan Berani Sehat agar alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, perubahan APBD membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan Sulawesi Tengah.
“Penyusunan dan pelaksanaan perubahan APBD hanya dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kerja sama yang selama ini terbangun demi mewujudkan pembangunan Sulawesi Tengah yang semakin maju dan sejahtera,” tutupnya.(*)
