AyoTau, Palu – DPRD Sulawesi Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penguatan wawasan nusantara dan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional dan sistem pertahanan semesta.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Bartholomeus Tandigala, saat mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam Rapat Koordinasi Analisis Kegiatan Prioritas Penguatan Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka memperkuat Komponen Cadangan Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aston Palu Hotel and Conference Center, Kamis (9/4/2026), dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, TNI, akademisi, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Perwakilan Gubernur Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, turut hadir bersama Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam RI, Parwito.
Dalam sambutannya, Brigjen TNI Parwito menegaskan bahwa pertahanan negara merupakan fungsi fundamental untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik militer maupun nonmiliter.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks, mulai dari ancaman hibrida, serangan siber, bencana alam, hingga dinamika geopolitik global. Karena itu, sistem pertahanan negara harus mampu mengintegrasikan seluruh potensi nasional secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara secara terencana dan terukur. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menetapkan penguatan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagai program prioritas nasional.
“Sinergi lintas sektor sangat penting untuk mengoptimalkan kesiapan sumber daya nasional, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki nilai strategis,” ujarnya.
Sementara itu, Bartholomeus Tandigala menilai kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, serta kesadaran bela negara di tengah masyarakat.
Menurutnya, penguatan wawasan nusantara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.
“Penguatan wawasan nusantara bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah, legislatif, serta seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan persatuan semakin tertanam kuat di masyarakat sebagai modal utama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bartholomeus juga menekankan pentingnya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, serta seluruh pemangku kepentingan agar program penguatan wawasan nusantara dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“DPRD Sulteng, khususnya Komisi I, siap mendukung kebijakan dan program yang bertujuan memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesadaran bela negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya.(*)
