AyoTau, Palh – Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat gabungan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA). Rapat berlangsung di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Gedung B Lantai III, Rabu (5/8/2026).
Agenda tersebut membahas langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendorong perubahan posisi Sulawesi Tengah dari daerah penghasil menjadi daerah pengelola dan penghasil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 157 Tahun 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Arnila Hi. Moh. Ali, dan dihadiri Ketua Komisi II Yus Mangun, Ketua Komisi III Dandy Adhi Prabowo, anggota kedua komisi, serta perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, dan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah.
Arnila Hi. Moh. Ali menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah melalui pengembangan industri hilir sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Melalui rapat gabungan ini kita ingin menyatukan persepsi dan langkah seluruh pihak agar potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, menilai optimalisasi PAD membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh OPD teknis, terutama dalam mendorong investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Komisi II akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan investasi, pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian, serta optimalisasi penerimaan daerah agar potensi ekonomi Sulawesi Tengah dapat dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandy Adhi Prabowo, menekankan pentingnya pengelolaan sektor pertambangan dan sumber daya mineral secara terencana, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap kebijakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah,” jelasnya. (*)
